Muhammadiyah Studies, Jalan Baru Menjawab Problem Epistemologis AIK

Salah satu mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

Selama ini, AIK dipandang sebagai “roh” PTM karena menjadi wahana internalisasi nilai Islam berkemajuan sekaligus ideologi gerakan Muhammadiyah.

Namun, dalam perjalanannya muncul kritik epistemologis atas istilah maupun format AIK, terutama dari perspektif akademik kontemporer.

Secara terminologis, istilah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menimbulkan kesan dikotomis. “Al-Islam” dipahami sebagai sesuatu yang bersifat universal, sedangkan “Kemuhammadiyahan” bersifat partikular.

Pemisahan semacam ini rentan menimbulkan bias: seolah Muhammadiyah berdiri di luar Islam, atau Islam ditempatkan sebagai ajaran yang berbeda dari Muhammadiyah.

Kritik ini memiliki bobot, sebab secara epistemologis kajian di ranah perguruan tinggi semestinya berangkat dari kerangka integratif, bukan dikotomis.

Selain itu, AIK dalam praktiknya kerap diperlakukan secara dogmatis, lebih dekat pada pelajaran normatif ketimbang academic inquiry.

Padahal, dunia akademik menuntut setiap disiplin ilmu bersifat kritis, reflektif, dan dialogis dengan perkembangan keilmuan global.

Di sinilah problem epistemologis itu muncul: AIK lebih sering ditempatkan dalam posisi indoktrinatif daripada menjadi ruang studi ilmiah yang terbuka.

Untuk menjawab problem ini, saya menawarkan istilah Muhammadiyah Studies sebagai alternatif epistemologis.

Penggunaan istilah Studies sejajar dengan Islamic Studies, Religious Studies, atau Cultural Studies yang lazim di dunia akademik.

Dia menandakan pendekatan multidisipliner, kritis, dan reflektif. Dengan istilah ini, Muhammadiyah tidak semata dipahami sebagai dogma internal organisasi, melainkan sebagai objek kajian ilmiah dengan berbagai dimensi: teologi, sejarah, pendidikan, sosial, politik, budaya, hingga hubungan global.

Pendekatan Muhammadiyah Studies memungkinkan beberapa hal. Pertama, ia memberi ruang untuk menggunakan perangkat teori sosial-humaniora, sehingga Muhammadiyah dapat dikaji dalam kerangka sosiologi agama (Bryan S. Turner, 2011), antropologi Islam (Clifford Geertz, 1960; Robert W. Hefner, 2000), maupun studi gerakan sosial keagamaan (Quintan Wiktorowicz, 2004).

Kedua, ia menempatkan Muhammadiyah dalam percakapan akademik internasional. Dengan begitu, Muhammadiyah bukan sekadar ajaran internal, melainkan juga fenomena akademik yang bisa dibandingkan dengan gerakan keagamaan lain di dunia.

Sejumlah akademisi sudah mengarah ke sana. James L. Peacock (1978) dalam Muslim Puritans melihat Muhammadiyah sebagai fenomena puritanisme Islam khas Indonesia.

Mitsuo Nakamura (2012) dalam The Crescent Arises over the Banyan Tree menekankan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang bertransformasi mengikuti dinamika sosial.

Ahmad Najib Burhani (2016) dalam Muhammadiyah Jawa membaca Muhammadiyah sebagai “neo-modernisme” yang mengelola pluralitas lokal. Semua karya ini sejatinya adalah embrio Muhammadiyah Studies dalam praktik akademik global.

Dengan memakai istilah Muhammadiyah Studies, PTM akan memiliki keunggulan epistemologis. Pertama, AIK tidak lagi berhenti pada proses internalisasi nilai, tetapi juga memproduksi pengetahuan.

Kedua, mahasiswa akan terbiasa melihat Muhammadiyah bukan sekadar “ajaran” yang harus diterima, melainkan objek kajian yang bisa dipertanyakan, dikritisi, dan direkonstruksi secara kreatif.

Ketiga, Muhammadiyah Studies bisa menguatkan posisi PTM dalam peta akademik global sebagai pusat studi gerakan Islam modernis.

Pada akhirnya, kritik epistemologis terhadap AIK bukanlah ancaman, melainkan peluang. Perguruan tinggi seharusnya menyambut kritik sebagai ruang pembaruan.

Jika istilah AIK bergeser menjadi Muhammadiyah Studies, maka Muhammadiyah telah selangkah lebih maju: mengubah doktrin menjadi ilmu, mengubah internalisasi menjadi produksi pengetahuan, dan mengubah lokalitas menjadi percakapan global. (*)