Muhammadiyah Tanggap Ketika Negara Gagap

Tahun 2004 menjadi luka sejarah saat gempa hebat dan tsunami melumat Aceh, menyapu ribuan nyawa dalam sekejap mata.

Kala itu, udara seketika pekat oleh aroma kematian; tangis yatim piatu pecah di antara hamparan jasad yang terbujur kaku di balik puing kehancuran.

Namun, waktu seolah hanya mengganti kalender tanpa benar-benar menghapus duka.

Tragedi demi tragedi terus berulang—mulai dari banjir bandang Sumatra Barat, gempa Pidie Jaya, hingga longsor di Agam—membentuk siklus nestapa yang seakan tak berujung.

Di tengah situasi darurat yang menuntut kecepatan, ironi justru seringkali lahir dari meja kekuasaan.

Ketika nyawa dipertaruhkan, para pemangku kebijakan kerap terbelenggu dalam labirin birokrasi di ruang ber-AC yang dingin.

Keputusan penting seringkali terhambat oleh koordinasi yang alot, prosedur yang berbelit, hingga distribusi logistik yang mandek akibat administrasi yang kaku.

Negara kerap tampil gagap, lamban, dan kehilangan arah karena ketiadaan standar penanganan yang mumpuni.

MDMC dengan kolaborasi inklusif 

Dalam kevakuman negara itulah, organisasi sipil seperti Muhammadiyah hadir sebagai oase.

Di bawah reruntuhan bencana, Muhammadiyah tidak sekadar datang untuk meratapi, melainkan beraksi.

Melalui sistem yang telah teruji secara klinis, relawan diterjunkan secepat kilat, rumah sakit lapangan berdiri tegak sebelum debu mengendap, dan logistik mengalir deras dari urat nadi komunitas akar rumput.

Muhammadiyah secara konsisten membuktikan bahwa Islam Berkemajuan bukan sekadar jargon, melainkan landasan moral yang mampu menggerakkan kemanusiaan secara profesional, tangkas, dan bermartabat.

Eskalasi pengalaman empiris di lapangan akhirnya mengkristalisasi kesadaran akan krusialnya sistem manajemen bencana yang terstruktur dan berkelanjutan.

Manifestasi dari kesadaran kolektif ini adalah pembentukan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) pada tahun 2007, sebuah lembaga permanen yang dilegitimasi melalui Keputusan Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta.

Langkah strategis ini mengubah paradigma respons bencana Muhammadiyah menjadi lebih akseleratif, efektif, dan komprehensif.

Cakupan kerjanya melampaui sekadar bantuan darurat, yakni menyentuh aspek mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan mengadopsi prinsip One Muhammadiyah One Response (OMOR), MDMC berperan sebagai orkestrator yang mengintegrasikan seluruh aset strategis organisasi—mulai dari jaringan rumah sakit, institusi pendidikan, rumah ibadah, hingga basis simpatisan di level akar rumput—ke dalam satu komando penanggulangan bencana yang terpadu.

Didukung oleh sekitar 20.000 relawan tersertifikasi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, MDMC telah membuktikan ketangguhannya dalam berbagai krisis besar, seperti gempa Lombok 2018, tragedi tsunami Palu-Donggala, banjir bandang Kalimantan Selatan, hingga manajemen krisis pandemi COVID-19.

Dalam setiap operasinya, MDMC mengedepankan kolaborasi inklusif dengan berbagai mitra domestik maupun internasional, sembari tetap memegang teguh independensi dan integritas sebagai gerakan dakwah.

Pengakuan internasional

Rekam jejak panjang ini bukan sekadar catatan historis, melainkan bukti validasi atas kapabilitas Muhammadiyah di kancah global.

Hal ini dipertegas dengan pencapaian sebagai Emergency Medical Team (EMT) Tipe 1 Fixed yang diakui secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pengakuan internasional ini merupakan buah dari konsistensi kerja-kerja kemanusiaan yang nyata di lapangan, bukan sekadar hasil dari diplomasi politik semata.

Kala banjir bandang dan likuefaksi melanda kawasan Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat pada pengujung November 2025, Muhammadiyah kembali mengukuhkan eksistensi dan kapabilitasnya dalam manajemen bencana.

Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam pascainsiden, MDMC segera memobilisasi tim respons darurat ke zona terdampak, lengkap dengan sokongan logistik, unit medis terpadu, serta relawan yang memiliki spesialisasi di medan ekstrem.

Merujuk pada data saintifik MDMC hingga pertengahan Desember 2025, intervensi kemanusiaan ini telah menjangkau lebih dari 5.900 penyintas di berbagai titik evakuasi.

Muhammadiyah mengintegrasikan layanan melalui pendirian pos kesehatan lintas sektor, dapur umum higienis, serta rumah sakit lapangan pada wilayah-wilayah dengan aksesibilitas rendah.

Sebagai gambaran, di Desa Blang Cut, Pidie Jaya, tim relawan melakukan penetrasi ke wilayah terisolasi di tengah material lumpur pekat guna memastikan seluruh warga mendapatkan layanan proteksi dan pemulihan dini.

Bencana berskala besar ini telah mengakibatkan dampak masif, dengan lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak langsung, lebih dari 1.000 korban jiwa, 509 orang hilang, serta 643.900 warga terpaksa mengungsi.

Di tengah keterbatasan situasi darurat, Muhammadiyah menunjukkan eksistensinya melalui sistem penanggulangan yang solid.

Organisasi ini memobilisasi relawan lintas wilayah, mengoptimalisasi distribusi logistik, serta memprioritaskan layanan kesehatan dan pemulihan psikososial bagi para penyintas.

Kontribusi Muhammadiyah menuai apresiasi luas dari berbagai pemangku kepentingan.

Gubernur Aceh, saat meninjau pos koordinasi bantuan Muhammadiyah di Aceh Besar, memberikan penghormatan atas respons yang dinilai cepat dan akurat.

Media nasional maupun lokal turut menyoroti peran strategis Muhammadiyah dalam mengisi celah kekosongan akibat birokrasi penanganan negara yang dinilai lamban.

Fenomena ini membuktikan bahwa efektivitas penanggulangan bencana tidak sekadar bertumpu pada besarnya anggaran atau kompleksitas birokrasi, melainkan pada kecepatan, integritas, dan sistem berbasis komunitas yang mumpuni.

Bukanlah aksi reaktif sesaat

Eksistensi mereka melampaui durasi sorotan media, dengan tetap bertahan mendampingi warga saat perhatian publik mulai meredup.

Muhammadiyah mengimplementasikan sistem pemulihan jangka panjang yang mencakup pendampingan psikososial, rekonstruksi fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Fenomena ini mengukuhkan posisi Muhammadiyah tidak sekadar sebagai organisasi sosial-keagamaan, melainkan sebagai pilar kemanusiaan nasional yang krusial.

Sertifikasi internasional bagi Muhammadiyah sebagai Emergency Medical Team (EMT) Tipe 1 Fixed dari WHO merupakan bentuk rekognisi atas dedikasi dan konsistensi operasional di lapangan.

Capaian ini menjadi bukti empiris bahwa kapasitas lokal mampu melampaui standar kualifikasi global.

Secara substansial, pengakuan internasional ini menjadi kritik konstruktif bagi otoritas negara yang belum sepenuhnya berhasil membangun sistem tanggap darurat berstandar global.

Prestasi tersebut merefleksikan adanya celah dalam sistem kesiapsiagaan nasional.

Ketika komunitas internasional memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah sebagai garda terdepan penyelamatan jiwa, hal ini seharusnya menjadi katalisator bagi negara untuk melakukan evaluasi sistemik dan memperkuat sinergi lintas sektor.

Hal ini menegaskan bahwa resiliensi terhadap bencana tidak harus selalu bertumpu pada sumber daya negara.

Guna membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, langkah strategis yang perlu diambil pemerintah adalah mengadopsi model keberhasilan Muhammadiyah.

Pemerintah perlu merangkul dan memfasilitasi organisasi masyarakat sipil melalui dukungan yang melampaui apresiasi seremonial.

Kontribusi negara harus mewujud dalam kebijakan nyata, seperti simplifikasi akses logistik, perlindungan hukum bagi relawan, serta integrasi kolaborasi strategis dalam sistem kebencanaan nasional yang lebih inklusif.

Aspek fundamental dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh adalah kemauan otoritas negara untuk mengadopsi model keberhasilan yang telah dipraktikkan Muhammadiyah.

Pemerintah perlu melakukan akselerasi kolaborasi dengan memfasilitasi organisasi kemanusiaan melalui kebijakan yang substansial.

Dukungan tersebut tidak boleh terjebak dalam apresiasi seremonial belaka, melainkan harus mewujud dalam bentuk simplifikasi akses logistik, penguatan regulasi perlindungan hukum bagi relawan, serta integrasi strategis ke dalam sistem manajemen kebencanaan nasional.

Realitas saat ini menuntut kesadaran kolektif untuk membedakan antara pencitraan institusi dan dampak nyata di lapangan.

Muhammadiyah telah menunjukkan konsistensi dalam bekerja secara senyap namun tetap memberikan hasil yang signifikan.

Komitmen mereka melampaui kebutuhan akan eksposur media, karena prioritas utama dalam situasi darurat adalah kehadiran dan bantuan teknis bagi para penyintas.

Narasi fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) yang menjadi jargon Muhammadiyah patut menjadi inspirasi dalam membangun gerakan kemanusiaan yang berlandaskan pada nilai-nilai substansial, bukan sekadar sensasi sesaat.

Pada akhirnya, resiliensi sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemegang otoritas, tetapi oleh kekuatan solidaritas sosial yang terorganisasi.

Muhammadiyah telah membuktikan bahwa kepedulian yang terkelola secara profesional mampu bertransformasi menjadi kekuatan berskala global.

Hal ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika kebijakan pemerintah terkait penetapan status bencana daerah, seperti pada kasus banjir di Aceh dan Sumatera.

Jika komunitas internasional telah memberikan rekognisi penuh terhadap kapasitas Muhammadiyah, sudah sepatutnya publik di dalam negeri memiliki kepercayaan serupa terhadap kekuatan lokal ini.***