Muhasabah Jumat Terakhir 2025

Jumat terakhir 2025 hadir layaknya jeda panjang sebelum kita membalik kalender.

Hari ini bukan sekadar tanggal di pengujung tahun, melainkan ruang hening untuk menatap kembali jejak bangsa yang telah kita lalui.

Kita memerlukan muhasabah nasional sebagai disiplin untuk membedah keberhasilan, ketimpangan, serta aspek yang menuntut perbaikan.

Sepanjang tahun ini, kita menyaksikan rentetan peristiwa: dinamika politik yang berliku, upaya pemulihan ekonomi, bencana yang menguji empati, hingga vokalitas masyarakat sipil dalam menuntut keadilan.

Kita harus mencatat seluruh rangkaian tersebut sebagai bahan evaluasi agar bangsa ini tidak hanya mengenang, tetapi belajar dengan kepala dingin dan hati yang bersih.

Dalam kancah politik, tahun 2025 menampilkan dinamika demokrasi yang signifikan.

Rivalitas antarelite kian meruncing, sementara wacana revisi regulasi memicu polarisasi di ruang publik.

Di sisi lain, aspirasi masyarakat akar rumput semakin vokal dalam menuntut transparansi.

Media sosial menjelma sebagai arena diskursus yang kerap reaktif, namun efektif dalam menumbuhkan kesadaran akan urgensi partisipasi publik.

Sementara itu, legitimasi lembaga publik terus berfluktuasi selaras dengan arah kebijakan yang diambil.

Telaah kritisnya sederhana namun mendasar: apakah demokrasi ini sedang mengonsolidasi diri atau justru didera retak halus yang tak kasat mata?

Evaluasi krusial berbasis data, bukan sekadar persepsi, diperlukan: meliputi indeks korupsi, efektivitas alokasi anggaran, dan tingkat partisipasi warga dalam proses legislasi.

Demokrasi yang sehat mensyaratkan tata kelola yang akuntabel dan pemimpin yang tahan kritik.

Perekonomian nasional tengah menjalani fase pemulihan bertahap.

Volatilitas harga pangan memberi tekanan pada rumah tangga kecil, sementara sektor digital dan energi hijau menunjukkan momentum progresif.

Pertumbuhan PDB yang positif memang layak disyukuri, namun muhasabah mendalam mengingatkan agar kita tak terjebak pada angka statistik belaka.

Pertanyaan fundamental kembali harus diajukan: siapa yang benar-benar merasakan manfaat pertumbuhan ini?

Apakah UMKM memperoleh akses modal yang inklusif?

Apakah peluang industri teknologi terdistribusi merata hingga luar Jawa?

Ketimpangan masih kentara, tetapi peluang juga terbuka lebar jika kebijakan fokus pada produktivitas nasional, inovasi, serta pembangunan yang merata.

Lingkungan memberikan alarm keras melalui banjir, kekeringan, kabut asap, dan rentetan bencana hidrometeorologis.

Krisis iklim tak lagi sebatas wacana akademik, melainkan realitas yang mengetuk pintu rumah warga.

Deforestasi (kerusakan hutan), tambang ilegal, dan tata ruang yang semrawut memperpanjang daftar pekerjaan rumah kolektif kita.

Evaluasi berbasis ilmiah mutlak diperlukan—meliputi rehabilitasi hutan, pengendalian izin industri ekstraksi, hingga penataan kota tahan bencana.

Pada saat yang sama, di berbagai wilayah bersemi komunitas lingkungan, gerakan penanaman pohon, hingga riset kampus tentang energi terbarukan yang menjanjikan harapan baru.

Bidang pendidikan dan sosial menjadi cermin lain yang layak kita cermati.

Akses pendidikan meningkat, tetapi disparitas kualitas masih kentara.

Di sisi kesehatan, beberapa daerah menghadapi kemunculan kembali penyakit menular (re-emerging diseases), sementara isu gizi buruk masih menghantui.

Meski begitu, solidaritas masyarakat justru tumbuh subur: relawan kemanusiaan sigap hadir di lokasi bencana, komunitas literasi menyebar hingga pelosok kampung, dan budaya filantropi bergerak tanpa menunggu instruksi.

Evaluasi diperlukan pada efektivitas kebijakan publik, peningkatan kompetensi guru, penguatan layanan kesehatan primer, serta integrasi teknologi yang mendukung pembelajaran inklusif.

Ranah hukum dan media menjadi dua arena krusial dalam muhasabah nasional. Kasus-kasus strategis yang mendapat sorotan publik menunjukkan bahwa reformasi hukum masih jauh panggang dari api.

Transparansi peradilan, penyusunan ulang undang-undang yang lebih adil, dan penegakan hukum tanpa kompromi—semua harus masuk daftar perbaikan.

Di dunia digital, arus informasi melaju cepat, seringkali terlalu cepat hingga validasi faktual tertinggal.

Hoaks efektif menyulut emosi, namun di saat bersamaan muncul pula konten edukatif dan media alternatif yang memperkaya demokrasi.

Literasi digital menjadi benteng agar publik tidak mudah tersesat dalam kabar simpang siur.

Di sisi lain, generasi muda menjadi cahaya yang membuat tahun ini tidak kelam.

Mereka bertransformasi menjadi inovator, peneliti, dan perintis usaha kreatif yang menolak berdiam diri.

Namun, tantangan mental health mengemuka sebagai sinyal agar negara, sekolah, keluarga, dan komunitas menyediakan ruang aman untuk tumbuh optimal.

Dukungan psikososial bukan lagi aksesoris, tetapi kebutuhan dasar bagi bangsa yang ingin maju tanpa mengabaikan warganya dalam kesepian.

Jumat terakhir ini menjadi ruang hening yang mengartikulasikan syukur dan introspeksi.

Kita patut bangga pada pencapaian pembangunan, pemulihan ekonomi, dan ketangguhan sosial.

Namun, kita juga wajib jujur mengakui kekurangan: ketimpangan yang masih ekspansif (atau lebar), kerusakan lingkungan yang persisten mengancam, dan kualitas demokrasi yang membutuhkan mata yang senantiasa waspada.

Muhasabah bukan untuk menyalahkan, melainkan merumuskan langkah baru agar tahun depan lebih tertib dan visioner.

Perubahan besar sering bermula dari hal yang sederhana—dari warga yang menolak suap receh, dari pejabat yang memilih transparan meski tak terpantau kamera, dari anak muda yang lebih memilih membaca buku daripada tenggelam dalam perdebatan sia-sia.

Serpihan kebaikan kecil ini, bila diakumulasi dan dijahit bersama, dapat menjadi kekuatan transformasi bangsa.

Lembaran 2025 segera purna. Kita melangkah menuju tahun baru dengan bekal kesadaran: bahwa perjalanan bangsa adalah tanggung jawab kolektif, bahwa evaluasi harus membuahkan keputusan konkret, dan bahwa harapan tak boleh pupus meski badai datang silih berganti.

Semoga muhasabah nasional di Jumat terakhir ini tidak berhenti sebagai catatan di atas kertas, tetapi mengejawantah menjadi tindakan nyata di ladang kehidupan.

Negara hadir dengan kebijakan yang berpihak, masyarakat hadir dengan kesadaran sipil, pemuda hadir dengan kreativitas solutif—dan Indonesia melangkah lebih matang, lebih berkeadilan, serta lebih manusiawi. (*)