Muktamar selalu menjadi peristiwa penting dalam sejarah Muhammadiyah. Di forum inilah arah gerak, strategi, dan kepemimpinan organisasi ditentukan.
Menjelang Muktamar ke-49 di Medan 2027, muncul pertanyaan reflektif: “akankah forum ini menjadi ruang strategis untuk memperbarui gagasan dan meneguhkan arah tajdid, atau sekadar ajang seremonial yang mengulang pola lama?”
Ini tantangan bagi Muhammadiyah untuk menjaga relevansi dan vitalitas organisasinya di masa depan.
Dalam tradisi Muhammadiyah, kemajuan tidak bergantung pada figur tunggal. Gerakan ini tumbuh karena sistem, nilai, dan kerja kolektif yang kuat.
Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga generasi terkini, tajdid selalu dimaknai sebagai keberanian untuk memperbarui cara pandang, bukan sekadar pergantian atau regenerasi pemimpin.
Muktamar sejatinya bukan forum mencari sosok baru, tetapi momentum meneguhkan keberlanjutan sistem kepemimpinan yang telah terbangun.
Regenerasi kepemimpinan yang matang menjamin organisasi tetap relevan dan progresif menghadapi tantangan zaman.
Dinamika yang tersesat arah
Namun dalam praktiknya, dinamika Muktamar sering kehilangan fokus substansialnya.
Forum yang idealitasnya menjadi ruang musyawarah strategis terkadang berubah menjadi ajang kampanye terselubung untuk memenangkan paket formatur 13.
Energi intelektual untuk seharusnya memperkuat ide-ide pembaruan justru terserap dalam perbincangan teknis dan pertarungan dukungan internal.
Hal ini mengkhawatirkan karena dapat mengaburkan tujuan utama organisasi, yakni meneguhkan arah tajdid.
Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah hampir selalu diterima dengan suara bulat.
Namun, penerimaan itu tidak mencerminkan absennya kritik.
Di balik keputusan aklamatif, tersimpan keengganan pimpinan wilayah dan daerah memperpanjang perdebatan substantif mengenai transparansi keuangan, efektivitas program dakwah, atau arah kebijakan strategis organisasi.
Misalnya, saat Laporan Pertanggungjawaban PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-48 Surakarta pada 2022 lalu.
Hal ini menunjukkan adanya dinamika kompleks dalam musyawarah tertinggi Muhammadiyah.
Kritik yang muncul dalam arena Muktamar kerap di lokalisasi dan bahkan terbatasi oleh waktu serta ruang pembahasan sempit.
Akibatnya, gagasan tajdid tereduksi menjadi formalitas administratif.
Muktamar lebih diingat sebagai pesta besar lima tahunan—dengan ribuan peserta, panggung megah, dan liputan luas—daripada forum yang melahirkan terobosan pemikiran keislaman dan kebangsaan.
Bukankah kekuatan utama Muhammadiyah justru terletak pada daya pikir progresif dan keberanian moralnya?
Sejarah telah mencatat, sejak awal abad ke-20 Muhammadiyah sudah menjadi pelopor rasionalitas Islam yang membebaskan. Pertandanya adalah: membangun sekolah, rumah sakit, lembaga sosial, serta merumuskan tafsir modern atas peran umat dalam kehidupan publik —yang kini kita kenal dengan istilah “Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah”, dan menjadi keputusan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta.
Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi Muhammadiyah untuk mengembalikan marwah Muktamar sebagai jantung intelektual gerakan.
Kini, tantangan terbesar bukan lagi siapa yang memimpin, melainkan bagaimana kepemimpinan itu mampu menumbuhkan sistem yang adaptif, memperkuat basis intelektual, dan meneguhkan kembali watak gerakan sebagai pelopor peradaban Islam berkemajuan.
Momentum koreksi dan arah baru
Muktamar ke-49 di Medan tahun 2027 semoga menjadi momentum koreksi dan pembaruan, berani beranjak dari pola lama menuju tata kelola partisipatif dan berbasis sistem.
Agenda pembaruan harus diarahkan pada penguatan kaderisasi digital, pengembangan pusat-pusat riset strategis, serta keterlibatan generasi muda secara optimal dalam perumusan arah kebijakan gerakan, demi menjaga relevansi dan vitalitas Muhammadiyah di masa depan.
Muhammadiyah tidak boleh berhenti sekadar sebagai organisasi besar dengan jaringannya yang luas.
Ia harus kembali menjadi gerakan ide yang memberi arah moral dan intelektual bagi bangsa.
Muhammadiyah membutuhkan model kepemimpinan yang bukan hanya menonjolkan figur, seperti pada dua periode terakhir ini, tetapi kepemimpinan kolektif yang mampu menumbuhkan sistem dan bukan yang menjaga status quo.
Ini adalah kepemimpinan atas gerakan umat yang senantiasa membuka ruang inovasi bagi masa depan Islam berkemajuan yang sebenar-benarnya.
Muktamar mendatang harus menegaskan kembali komitmen ini, memastikan organisasi tetap relevan, dinamis, dan progresif dalam menghadapi tantangan zaman.***
0 Tanggapan
Empty Comments