Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) antara Jakarta, Jatim, dan Surabaya

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara Jakarta, Jatim, dan Surabaya, oleh Prima Mari Kristanto, akuntan berkantor di Surabaya

PWMU.CO – Musim pengumuman hasil audit atau pemeriksaan laporan keuangan telah tiba. Bagi perusahaan swasta sudah menjadi budaya apalagi perusahaan berstatus Tbk (Terbuka) yang menjual surat berharga di pasar modal. 

Perusahaan swasta menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjamin kualitas laporan keuangan untuk diserahkan pada otoritas pemerintah dan keuangan terkait kepatuhannya pada regulasi khususnya pajak. 

Untuk perusahaan terbuka laporan keuangannya oleh otoritas pasar modal diumumkan ke masyarakat untuk keperluan perdagangan surat berharga perusahaan tersebut. Opini terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh akuntan publik selaku auditor atau pemeriksa menjadi penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) menjadi idaman para direksi dan komisaris perusahaan. Opini yang baik sering dikaitkan dengan bonus, rencana kenaikan target ke depan, gaji, remunerasi dan bentuk kenikmatan lainnya.

Kegiatan audit dan pemberian opini belakangan mulai diterapkan di lembaga pemerintahan. Sejak republik ini berdiri telah dilengkapi dengan lembaga negara bernama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan lembaga kepresidenan, BPK menjadi lembaga negara penyangga keberlangsungan negara.

Kerja dan hasil kerja BPK berupa opini sangat diperhatikan masyarakat sekitar dua dekade terakhir. Produk pemeriksaan berupa opini membuat para pemangku kebijakan semakin serius menjalankan tertib administrasi. Sebagaimana pada perusahaan swasta berstatus terbuka, Opini WTP juga menjadi dambaan segenap kepala daerah.

Opini WTP sangat dipengaruhi kepemimpinan para pemangku kepentingan di daerah-daerah dalam menjalankan tertib administrasi dan transparansi. Tidak mudah memperoleh opini WTP karena setiap daerah menghadapi masalah berbeda. 

Propinsi DKI Jakarta misalnya, baru di lima tahun terakhir atau laporan keuangan 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 memperoleh Opini WTP pada kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. 

Propinsi Jawa Timur telah sebelas kali peroleh Opini WTP sejak periode kepemimpinan Pakde Karwo berlanjut kepemimpinan Bu Khofifah. Kota Surabaya memperoleh Opini WTP yang kesepuluh atas hasil pemeriksaan laporan keuangan 2021, warisan prestasi kepemimpinan Bu Risma yang bisa dilanjutkan Cak Eri Cahyadi.

Opini WTP Bukan Berarti Suci

Yang perlu dipahami dari Opini WTP yaitu bukan berarti laporan keuangan bersih atau suci dari noda. Sungguh naif jika berharap manusia berlaku bak malaikat atau nabi yang maksum bersih dari kesalahan. 

Diksi “wajar” digunakan dalam opini hasil pemeriksaan, bukan diksi “benar” sebagaimana dipakai dalam ilmu pasti untuk hasil perhitungan, pengurangan, pembagian, perkalian, penerapan rumus aljabar, algoritma dan sebagainya.

Diksi “wajar” mengandung pengertian toleransi atas kesalahan “manusiawi” yang tidak terlalu berdampak serius pada organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja untuk dan atas nama BPK telah dibekali ilmu dan ketrampilan pemeriksaan profesional. Adanya kasus oknum kepala daerah yang diduga menyuap demi Opini WTP tidak akan mengurangi kepercayaan terhadap kualitas hasil audit yang benar-benar diperoleh secara wajar.
Demikian juga atas isu-isu masalah keuangan yang sering diungkap media atau politisi sebagai isu “wajar” dalam dinamika bermasyarakat dan bernegara. Menjadi tidak wajar jika isu-isu keuangan dijadikan komoditas untuk menjatuhkan karakter seseorang. Kontrol masyarakat dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dan perusahaan sangat diharapkan untuk menghindari penyalahgunaan sepanjang dilakukan sesuai prosedur yang baik dan benar.

Demokrasi dan transparansi anggaran sebagai satu kesatuan untuk saling menguatkan. Politik selain tentang kekuasaan lebih penting adalah tentang amanah pemanfaatan aset dari masyarakat untuk masyarakat oleh pejabat.

Budaya audit dan transparansi juga telah berjalan di sejumlah amal usaha Muhammadiyah. Budaya berkemajuan dalam tatakelola keuangan organisasi semoga semakin meluas untuk menjadikan ormas Muhammadiyah semakin berkualitas dan berkelas menjadi mitra sejajar pemerintah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni