PWMU.CO – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen mengatakan bahwa pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2025 meningkat dibanding tahun lalu.
Per April 2025, tercatat sebanyak 24.036 orang yang sudah terkena PHK. Dari data tersebut, tentu dampak utamanya adalah melonjaknya angka pengangguran.
Sementara itu, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan adanya peningkatan angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025, dengan jumlah 7,28 juta pengangguran.
Pengangguran naik sebesar 0,08 juta atau sekitar 83.450 orang dibandingkan dengan Februari 2024, meningkat sekitar 1 juta orang. 11 persen dari total populasi.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen, sedikit lebih rendah dari 4,82 persen pada Februari 2024. Pengangguran perempuan menurun dari 4,60 persen menjadi 4,41 persen, sementara pengangguran laki-laki meningkat sebesar 0,02 poin persentase.
Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP Umsida), Isna Fitria Agustina SSos MSi mengatakan bahwa kondisi itu merupakan hal yang memprihatinkan dan perlu penanganan serius dari pemerintah.
Dalam kondisi ekonomi yang efisien sekalipun, akan selalu ada tingkat pengangguran “alami” yang tidak bisa dihilangkan.
Jumlah PHK tertinggi di Indonesia terjadi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang berdampak pada 386.877 pekerja.
Jumlahnya menurun pada tahun 2021 dan 2022 tetapi meningkat lagi pada tahun 2023, dengan 77.965 PHK tercatat pada tahun 2024.
Dosen yang akrab disapa Isna itu menjelaskan bahwa ada banyak alasan PHK. Namun penyebab utamanya adalah penutupan perusahaan karena kerugian.
“Kerugian ini juga disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi karena kebijakan yang merugikan baik bagi pengusaha maupun tenaga kerja atau kerugian akibat salah manajemen, relokasi untuk tenaga kerja yang lebih murah, serta tindakan efisiensi yang memerlukan penanganan per kasus dengan berbagai karakteristik mitigasinya,” jelas Isna.
Dengan adanya peningkatan jumlah pengangguran di negara ini, Isna yang merupakan pakar Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat itu memiliki beberapa cara untuk mengatasi kondisi ini.
“Pemberdayaan masyarakat dapat membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan keterampilan, dan membangun ketahanan ekonomi lokal melalui pendekatan berbasis komunitas,” ujarnya.
Solusi Atasi Pengangguran di Indonesia
Secara keseluruhan, imbuh Isna, penanggulangan dampak meningkatnya pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, pemberdayaan pemuda, serta kolaborasi lintas sektor.
1. Pelatihan Keterampilan berbasis komunitas
Isna mengatakan bahwa dalam hal mengurangi pengangguran, program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang ditawarkan oleh pemerintah desa dan organisasi masyarakat telah terbukti efektif.
“Misalnya, adanya sekolah perempuan di desa yang menawarkan pendampingan dan pelatihan ekonomi,” katanya.
Isna juga menyampaikan bahwa pemberdayaan pemuda melalui pelatihan teknis, kewirausahaan, dan pertanian juga dapat mendorong generasi muda menjadi wirausahawan serta membuka peluang kerja baru.
2. Pengembangan UMKM
Menurutnya, pengembangan UMKM juga merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat.
Ia berkata bahwa pemerintah bisa membantu UMKM dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan.
“Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga membantu UMKM memperoleh modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka,” sambungnya.
3. Program Pemberdayaan Perempuan
Dosen yang juga merupakan pegiat isu gender dan perlindungan anak itu menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan serta pelatihan keterampilan agar mereka menjadi lebih mandiri dan kuat.
Ia menganjurkan para perempuan untuk menjadi pengusaha mandiri, karena hal ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Misalnya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan ‘Aisyiyah Sidoarjo yang membuat program ‘Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah’ atau SWA sejak tahun 2019 yang diikuti oleh perempuan sebagai usaha dalam mengangkat perekonomian keluarga,” terang Isna.
4. Kolaborasi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta
Menurut Isna, seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan pihak industri perlu bekerja sama dalam mengatasi pengangguran melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penyediaan pelatihan, akses terhadap modal, serta dukungan pasar bagi produk-produk lokal.
“Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umum,” tutur kepala Lembaga Kerja sama dan Urusan Internasional (LKUI) Umsida itu.
Ia mencontohkan kerja sama antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Sidoarjo yang melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran melalui pemberian seperangkat alat dan media untuk budidaya tanaman hidroponik, serta kandang ternak mini yang disalurkan kepada kelompok penerima manfaat.
Cara Menyiapkan SDM yang Adaptif
Lebih lanjut, Isna mengatakan bahwa kerja sama yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri sangat penting dalam mengelola SDM untuk era Revolusi Industri 5.0.
“Misalnya, dengan menjalin kolaborasi dalam riset, pengembangan kurikulum, program magang, serta penempatan kerja, hal ini akan membantu mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tegasnya.
Selain itu, menurutnya, keterampilan teknis, pengembangan soft skills seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen konflik menjadi semakin penting dalam lingkungan kerja yang berteknologi tinggi dan global.
“Perusahaan harus mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, memberikan penghargaan atas ide-ide baru, dan menyediakan platform untuk berbagi ide inovatif,” pungkasnya. (*)
Penulis Romadhona S Editor Ni’matul Faizah
0 Tanggapan
Empty Comments