Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan langkah cepat untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di daerah yang terdampak banjir. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keselamatan siswa dan keberlanjutan pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah (6/12/2025).
Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah yang terendam maupun rusak akibat banjir, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kondisi setiap wilayah berbeda, sehingga keputusan teknis pembelajaran darurat diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kami memahami situasi ini tidak diinginkan siapa pun. Karena tiap daerah memiliki kondisi unik, maka pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang paling memahami situasi lapangan,” ujarnya.
Kombinasi Belajar Luring, Daring, dan Tenda Sekolah
Kemendikdasmen telah menyiapkan skema pembelajaran darurat yang fleksibel, mulai dari luring terbatas, daring, hingga pemanfaatan tenda sekolah. Di beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 1 Batang, masih terdapat ruang kelas yang bisa dipakai. Dari total 21 ruang, 15 ruang masih dapat difungsikan. Untuk kondisi seperti ini, sekolah diarahkan menerapkan jadwal bergiliran antara sesi pagi dan siang.
Adapun untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan 25 tenda darurat yang segera didistribusikan ke wilayah terdampak. Pembelajaran daring juga menjadi opsi alternatif pada daerah yang benar-benar tidak memungkinkan penyelenggaraan luring. Sebagian sekolah bahkan terpaksa meliburkan siswa demi keselamatan.
UAS Fleksibel Sesuai Kondisi Daerah
Terkait Ujian Akhir Semester (UAS), Abdul Mu’ti kembali menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penundaan seragam. “Dinas pendidikan daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jadwal. Mereka yang paling memahami kesiapan sekolah serta kondisi warga belajar,” tegasnya.
Bantuan Darurat dan Rehabilitasi
Untuk mendukung pemulihan sarana pendidikan, Kemendikdasmen telah menyiapkan bantuan tahap awal antara Rp10–25 juta per sekolah sesuai tingkat kerusakan. Pendataan rinci saat ini sedang dilakukan bersama dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen di daerah. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas rehabilitasi pada Anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan tanggap darurat. Hingga 4 Desember 2025, tercatat Bantuan Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp6,4 miliar telah digulirkan. Pemerintah juga memberikan santunan bagi murid dan guru yang meninggal maupun dirawat dengan total Rp293 juta, menyediakan 10.000 paket perlengkapan sekolah, serta menyiapkan 74 tenda kelas darurat.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa bantuan ini akan terus bertambah sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan. Upaya percepatan ini diharapkan memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan, sekalipun dalam kondisi bencana.
0 Tanggapan
Empty Comments