Pentingnya Penjabat Menjaga Etika Berkomunikasi

Indonesia, negara kita tercinta ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Korupsi marak di hampir semua lini. Mulut tanpa adab pejabat kita kala sedang dalam komunikasi dengan masyarakat. Jurang kemiskinan pun kian melebar seiring semakin langkanya lapangan pekerjaan.

Sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu kenegaraan pun semakin membara. Masyarakat yang geram bagai bara api dalam hati. Semua hanya bisa disuarakan melalui media sosial.

Publik figur — terutama mereka yang juga memegang jabatan — sering kali melontarkan pernyataan yang tidak tertata dengan baik, bahkan terkesan sengaja menyinggung rakyat yang mendengarkannya.

Hal ini semakin sensitif karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya membaik.

Padahal, dalam sistem demokrasi, komunikasi publik dari pemerintah kepada rakyat seharusnya berlangsung dengan baik, terbuka, dan penuh empati.

Komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun kepercayaan, menjaga legitimasi, serta meredakan keresahan publik.

Lebih dari sekadar sarana penyampaian informasi, komunikasi publik adalah instrumen dialog yang membuka ruang partisipasi warga dalam proses demokrasi.

Melalui komunikasi yang inklusif dan transparan, kebijakan pemerintah dapat diterima sebagai hasil musyawarah bersama.

Namun, dalam kenyataannya, praktik komunikasi publik belakangan ini justru kerap tampil tanpa empati, bahkan lebih sering menimbulkan kesan arogan daripada menghadirkan dialog yang konstruktif.

Ironisnya, pejabat pemerintahan seringkali merespons kritik dengan cemoohan, sindiran, atau bahkan ejekan secara vulgar. Alih-alih membangun wacana yang sehat, mereka justru respons dengan nada merendahkan. Akibatnya, semakin memperlebarkan jurang antara penguasa dan rakyat. Sikap semacam ini tidak hanya memperlihatkan rendahnya komitmen terhadap prinsip komunikasi demokratis, tetapi juga berpotensi memperburuk citra pejabat publik yang sudah terlanjur buruk dengan kebijakan-kebijakannya yang menyengsarakan rakyat.

Rakyat tentu berharap segala dinamika bangsa ini dapat berimplikasi positif terhadap salah satu tujuan mulia yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apabila kita memiliki komitmen kuat terhadap tujuan tersebut, maka setiap sikap dan tindakan — termasuk pola komunikasi yang ditampilkan, khususnya di ruang publik — perlu mendapat perhatian serius.

Semua itu harus terbingkai dalam kesadaran yang tinggi atas nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjaga etika komunikasi terutama komunikasi publik, membutuhkan tutur kata yang santun. Tidak cukup hanya bermodalkan intelektualitas,

Kecerdasan emosional dan spiritual juga menjadi hal yang sangat penting.

Kecerdasan emosional ini tidak hanya berkaitan dengan tutur kata lemah lembut. Tetapi juga tutur kata yang mampu merasakan pada apa yang berada dalam perasaan orang lain.

Seorang publik figur harus mampu menjaga perasaan dan hati masyarakat agar komunikasi yang terjalin tetap mendapat perhatian.

Sikap asertif menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi yang berbasis pada kecerdasan emosional.

Etika komunikasi tidak hanya tercermin dalam bentuk verbal, tetapi juga nonverbal. Oleh karena itu, seorang pejabat publik yang berada di ruang publik perlu mengukur dengan baik setiap ekspresi, termasuk saat tertawa atau menanggapi sesuatu.

Hal tersebut harus dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan hanya dibingkai dengan kecerdasan intelektual, melainkan juga dengan kecerdasan emosional dan spiritual.

Dalam komunikasi pejabat publik, sebuah blunder dapat menimbulkan dampak serius terhadap opini publik. Hal ini diperparah oleh kecenderungan media yang sering menggunakan narasi provokatif, sehingga pembaca atau pengguna media sosial mudah terpengaruh, bahkan tersulut emosinya.

Dari penjabaran tersebut terlihat jelas bahwa komunikasi politik memiliki hubungan yang erat dengan opini publik. Keduanya saling memengaruhi: komunikasi politik berperan besar dalam membentuk opini publik, sementara opini publik yang terbentuk juga akan menentukan strategi komunikasi politik selanjutnya.

Opini publik merupakan hasil dari proses komunikasi politik. Setiap kebijakan atau pernyataan pemerintah yang dikomunikasikan kepada masyarakat akan menimbulkan opini tertentu. Sebaliknya, opini yang berkembang di masyarakat akan memengaruhi cara pemerintah maupun komunikator politik menyusun strategi komunikasi berikutnya.

Suatu opini dapat dikatakan sebagai opini publik yang aktual apabila telah diungkapkan secara terbuka dan tersebar luas melalui media massa.***