Gelombang aksi di Surabaya beberapa hari terakhir adalah bentuk nyata dari kekecewaan rakyat terhadap kondisi bangsa saat ini. Aksi demo yang awalnya dilakukan secara damai justru berakhir ricuh. Gedung Negara Grahadi terbakar, sejumlah pos polisi terbakar, fasilitas umum rusak, dan puluhan massa ditangkap aparat.
Kericuhan yang terjadi di Surabaya menimbulkan dampak yang luas, mengakibatkan jalanan lumpuh, warisan budaya rusak, dan mengancam ekonomi lokal. Namun, yang lebih menyakitkan adalah bagaimana suara rakyat kembali dihadapi dengan kekerasan dan stigmatisasi.
Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru tampil dengan wajah represif. Rakyat yang menyuarakan aspirasinya malah dihadapkan pada kekerasan, intimidasi, dan penangkapan. Ini jelas bertolak belakang dengan fungsi utama aparat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Di tengah situasi panas ini, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan menutup telinga lalu menebar narasi damai palsu. Seperti yang sedang ramai saat ini, publik dikejutkan dengan isu tawaran buzzer kepada influencer dengan bayaran hingga Rp150 juta sekali posting. Jerome Polin, di postingan Instagram-nya, dengan jujur membongkar tawaran tersebut dan menolak dengan tegas.
Sikap Jerome patut diapresiasi, karena di saat rakyat menuntut keadilan, ada pihak yang justru ingin membeli opini publik demi meredam kritik. Hal ini merupakan penghinaan terhadap akal sehat bangsa.
Kami menilai fenomena buzzer bayaran menunjukkan bahwa pemerintah lebih sibuk mengatur pencitraan di media sosial ketimbang menyelesaikan akar persoalan yang terjadi di masyarakat.
Rakyat kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan melonjak, dan keadilan sosial semakin jauh dari kenyataan. Tetapi uang rakyat justru hendak digelontorkan untuk membungkam suara kritis dengan narasi manis yang dibuat.
Gubernur BEM FIK Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya dengan tegas menolak segala bentuk manipulasi opini publik.
’’Saya berdiri bersama rakyat, bersama kaum kecil, bersama mereka yang hari ini turun ke jalan. Dengan segala kerendahan hati, saya tegaskan bahwa suara rakyat bukan untuk dibungkam, melainkan untuk didengar. Bangsa yang besar lahir dari keberanian menerima kritik dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warganya. Saya beserta jajaran BEM FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkomitmen terus mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat, menolak segala bentuk represi, dan berdiri di garda depan memperjuangkan kebenaran. Demi Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat.’’
Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan!
0 Tanggapan
Empty Comments