Di tengah gejolak dunia Islam hari ini, ketika konflik geopolitik semakin kompleks dan narasi identitas kian mengeras, tidak sedikit teks keagamaan ikut terseret ke dalam pusaran tafsir yang sarat kepentingan.
Hadits Nabi ﷺ yang sejatinya menjadi petunjuk umat, kerap dipahami secara parsial, lalu ditempatkan dalam kerangka konflik politik kontemporer. Dalam situasi ini, muncul kecenderungan untuk mengaitkan peristiwa modern dengan nubuat klasik secara langsung tanpa kehati-hatian metodologis.
Sebagian hadits yang bersifat ikhbari—berisi kabar atau isyarat (sering disebut hadits nubuwwat)—ditarik ke dalam konteks politik hari ini. Akibatnya, hadits tidak lagi diposisikan sebagai sumber bimbingan yang proporsional, melainkan sebagai alat legitimasi narasi tertentu.
Istilah Persia dalam hadits memiliki konteks historis yang berbeda dengan Iran sebagai negara modern. Dalam sejumlah riwayat, Nabi ﷺ menyebut keutamaan kaum Persia—yang oleh para ulama dipahami sebagai pujian terhadap iman dan ilmu, bukan identitas ras atau wilayah semata.
Di sinilah sering terjadi kerancuan: menyamakan Persia dalam teks klasik dengan Iran dalam konteks politik modern. Padahal, keduanya dipisahkan oleh sejarah panjang, perubahan identitas, serta dinamika sosial yang kompleks.
Lebih jauh, tidak semua Persia adalah Syiah, dan tidak semua Syiah berasal dari Persia. Sejarah mencatat bahwa banyak ulama besar Ahlus Sunnah berasal dari wilayah Persia, seperti Muhammad al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj. Karena itu, menjadikan “Persia” sebagai legitimasi ideologi tertentu merupakan penyederhanaan yang berbahaya.
Dalam dinamika modern, muncul ulama yang berada di garis depan dalam mengkritisi berbagai aliran pemikiran. Salah satunya adalah Ihsan Ilahi Zahir, ulama asal Pakistan yang dikenal melalui karya-karyanya dalam membahas kelompok teologis dengan pendekatan argumentatif.
Ia hidup pada masa menguatnya pengaruh Revolusi Iran 1979 dan memilih untuk menyampaikan kritik berdasarkan pandangan ilmiahnya. Terlepas dari setuju atau tidak, tradisi Islam sejatinya memberi ruang bagi dialog dan perbedaan.
Tokoh-tokoh seperti Abdul Aziz bin Baz, Muhammad Nasiruddin al-Albani, dan Muqbil bin Hadi al-Wadi’i menunjukkan bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika keilmuan, bukan alasan untuk menegasikan secara mutlak.
Ketika agama dan politik saling beririsan, batas di antara keduanya sering menjadi kabur. Peristiwa politik dibaca sebagai representasi kebenaran teologis, sementara teks agama digunakan untuk membenarkan posisi tertentu.
Padahal, tidak semua peristiwa sejarah adalah manifestasi langsung dari hadits atau nubuat. Mengaitkannya tanpa disiplin ilmu yang memadai berisiko mereduksi agama menjadi alat pembenaran, bukan sumber petunjuk.
Islam justru mengajarkan kehati-hatian: tidak tergesa-gesa, tidak mudah menggeneralisasi, dan tidak menjadikan prasangka sebagai dasar penilaian.
Allah ﷻ menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan—umat yang adil, seimbang, dan menjadi saksi bagi manusia. Keadilan ini berlaku kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang berbeda pandangan.
Menjadi adil bukan berarti kehilangan sikap, tetapi menempatkan sesuatu secara proporsional—tidak membela karena sentimen, dan tidak menolak karena kebencian.
Di tengah derasnya arus narasi hari ini, sikap seperti ini justru semakin langka.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang Persia atau Iran, melainkan tentang bagaimana agama diperlakukan: sebagai petunjuk yang menuntun, atau alat yang ditarik sesuai kepentingan.
Hadits Nabi ﷺ tidak diturunkan untuk memperuncing konflik, tetapi untuk menuntun manusia menuju kebenaran dan keadilan. Menjaganya dari penyalahgunaan adalah bagian dari amanah keilmuan.
Di tengah dunia yang bising oleh klaim dan narasi, umat dituntut untuk tetap jernih—adil dalam menilai, hati-hati dalam memahami, dan teguh dalam prinsip.
Karena kemuliaan ummatan wasathan bukan pada kerasnya suara, melainkan pada jernihnya sikap.
0 Tanggapan
Empty Comments