Refleksi Kepemimpinan Pemprov Jawa Timur 2025

Pelantikan kembali pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode 2025–2030 pada Februari 2025 menandai kesinambungan kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur.

Kepercayaan publik yang kembali diberikan ini menjadi mandat politik sekaligus amanah moral untuk melanjutkan dan menyempurnakan agenda pembangunan yang telah dirintis pada periode sebelumnya.

Kesinambungan kepemimpinan tersebut ditegaskan melalui komitmen pelaksanaan program unggulan Nawa Bhakti Satya yang disinergikan dengan Asta Cita, visi dan misi pemerintah pusat. Sinkronisasi ini diarahkan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, yakni provinsi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan menjadi penggerak utama pembangunan nasional.

Penguatan SDM dan Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2025, Pemprov Jawa Timur menunjukkan keseriusan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola birokrasi. Salah satu langkah strategis adalah penyelenggaraan Jatim Retreat 2025 yang melibatkan 72 pejabat tinggi Pemprov Jatim.

Kegiatan ini bertujuan menyamakan visi kepemimpinan, meningkatkan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta meneguhkan karakter birokrasi yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, Pemprov Jatim juga berupaya memperbaiki dan memperkuat hubungan kemitraan dengan legislatif. Harmonisasi eksekutif–legislatif menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, demi memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pengakuan Nasional dan Kinerja Ekonomi

Kepemimpinan Gubernur Khofifah mendapat pengakuan di tingkat nasional dengan diraihnya penghargaan Transformational Leader pada ajang LAN Awards 2025. Penghargaan ini istimewa karena Gubernur Khofifah menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat provinsi yang menerimanya, mencerminkan keberhasilan kepemimpinan yang visioner dan transformatif.

Dari sisi ekonomi, kinerja Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Inflasi terjaga pada level rendah di tengah tantangan ekonomi global, dengan pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi. Capaian ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang relatif kuat dan terkelola dengan baik.

Perencanaan Jangka Panjang yang Visioner

Pemprov Jawa Timur juga aktif menyusun arah pembangunan jangka panjang melalui perumusan RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Dokumen perencanaan ini memuat sembilan prioritas pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan, penguatan kualitas SDM, dan pengembangan wilayah yang berkeadilan.

Perencanaan ini menjadi pijakan penting agar pembangunan Jawa Timur tidak bersifat sektoral dan jangka pendek, melainkan berkelanjutan dan berorientasi masa depan.

Catatan Kritis dan Harapan

Secara keseluruhan, refleksi kepemimpinan Pemprov Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan wajah pemerintahan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dengan filosofi kerja “JATIM BISA”—Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.

Namun demikian, saya perlu mengingatkan bahwa komitmen terhadap inklusivitas harus diwujudkan secara nyata di seluruh kabupaten/kota. Gubernur perlu bersikap tegas terhadap pemerintah daerah yang melakukan kebijakan diskriminatif dalam pelayanan publik, termasuk penolakan penggunaan ruang publik oleh kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sampang. Negara dan pemerintah daerah tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang mencederai prinsip keadilan dan kebhinekaan.

Selain itu, penguatan alokasi APBD yang proporsional dan berkeadilan bagi organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta bagi seluruh warga Jawa Timur tanpa kecuali, merupakan wujud nyata keberpihakan dan komitmen gubernur terhadap nilai kebersamaan yang selama ini telah terjalin.

Kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari capaian penghargaan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberanian menegakkan keadilan, melindungi hak warga, dan memastikan pelayanan publik yang setara bagi semua. (*)