Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah di Jateng Tumbuh dari Bawah  

Tumbuh dari Bawah 

Sementara Ketua MPKU PWM Jawa Tengah dr Bugar Wijiseno menyampaikan, saat ini Muhammadiyah Jawa Tengah memiliki 50 rumah sakit. Dua di antaranya Tipe B, 8 tipe C, dan lainnya tipe D. 

“Semua (RSM/A di Jawa Tengah) tumbuh dari bawah. Apakah PWM Jawa Tengah punya rumah sakit? Sampai saat ini belum. PCM dan PDM punya. Ini adalah salah satu kekuatan yang membuktikan bahwa Muhammadiyah bergerak di bidang kesehatan tidak perlu instruksi dari atas, tapi dari cabang, ranting, dan daerah bisa mempunyai rumah sakit,” tegas Bugar. 

Ia menambahkan, dengan potensi besar yang persyarikatan punya, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi untuk mencapai sistem berkemajuan. Sistem ini, harapannya, akan merangkul seluruh AUM di bidang kesehatan dalam harmonisasi indah. 

“Tidak berdasarkan hanya raja-raja kecil, tapi kita bisa mengolaborasikan menjadi sebuah kekuatan. Tanpa adanya suatu rasa saling memiliki, saling berkolaborasi, selamanya kita akan kecil. Dan hanya akan bisa besar di kabupaten/kota kecil. Tidak bisa bersaing di kabupaten/kota besar dengan tingkat persaingan pelayanan yang sangat ketat,” imbuhnya. 

Ia berharap, beberapa tahun ke depan, melalui Rencana Kerja MPKU PWM Jawa Tengah, Muhammadiyah dan Aisyiyah dapat membangun sistem yang lebih berkemajuan dan saling bersinergi. 

Komitmen Berkemajuan 

Pada kesempatan ini, Ketua PWM Jawa Tengah Dr KH Tafsir MAg membahas ‘Komitmen Pimpinan AUM Kesehatan dalam Membangun dan Mengembangkan AUM yang Berkemajuan’. 

Kiai Tafsir awalnya mengungkap perbincangannya dengan PWM DIY. “Muhammadiyah adalah civil society, bukan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Muhammadiyah adalah dari bawah (bottom up), bukan dari atas,” ungkapnya. 

Maka dia menyuarakan, beri saja keleluasaan kepada kekuasaan dari bawah untuk membangun rumah sakit. “Tidak usah dibatasi apakah wilayah atau daerah (yang akan mendirikan). Siapapun yang punya kemampuan, silakan. Bahkan ranting sekalipun, kalau kuat, kenapa tidak?” tegas Tafsir. 

Terkait kaidah pendirian AUM, doktor di bidang Islamic Studies ini menegaskan, kaidah dapat diubah sesuai kondisi yang ada. “Kalau ada kebaikan terhalang oleh kaidah, jangan kebaikannya yang dihentikan, kaidahnya yang diubah. Jadi, kalau berkemajuan terhalang kaidah, jangan potensi kemajuannya yang dihentikan, tapi kaidahnya yang diperbarui!” tuturnya. 

Kiai Tafsir kemudian menjelaskan Prinsip Pelaksanaan Program Muhammadiyah hasil Muktamar Ke-46 di Yogyakarta. Di tiga poin terakhir–dari 10 prinsip–terdapat prinsip desentralisasi proporsional, fleksibilitas, dan maslahat. Ketiga prinsip itu, bersama dengan prinsip-prinsip lain, menjadi prinsip untuk mengelola AUM, termasuk AUM Kesehatan. 

Di akhir pemaparannya, Kiai Tafsir membuka secara resmi Rakerwil I MPKU PWM Jawa Tengah Tahun 2023. Pada Rakerwil kali ini juga ada sesi diskusi bersama beberapa narasumber lainnya. 

Yakni Ketua PP Muhammadiyah dr H Agus Taufiqurrahman SpS, Staff Khusus Menkes RI Prof Dr dr Trisnantoro MSc PhD, Anggota Komisi IX DPR RI Dr Edy Wuryanto SKp MKep, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dr H Ibnu Naser Arrohimi SAg MMR. 

Ada pula Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Prof Dr Zakiyuddin Baidhawy MAg, Pemerhati dan Praktisi Kesehatan dr Galih Endradita MARS dan Praktisi Kesehatan dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo Dr Apt Noor Syam Shidiq Himawan MFarm. 

Selain itu, ada pula perwakilan RSU Amanah Sumpiuh  dr Ganis Irawan SpPD dan dokter pada Pusat Rehabilitasi Anak RS Victoira Jerman dr Diah Ngabdiati MKes.  (*) 

Penulis Muhammad Syaifudin Zuhri Editor Mohammad Nurfatoni/SN