Kalimat seperti “tidak boleh ada rakyat yang terlantar” atau “saya akan mati untuk rakyat Indonesia” kerap muncul dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ada satu benang merah yang konsisten: kata “rakyat” selalu menjadi pusat narasi.
Sekilas, ungkapan tersebut terdengar heroik dan penuh semangat. Ia mampu membangkitkan emosi, menghadirkan kesan kepemimpinan yang berpihak, dan memperkuat citra kedekatan dengan masyarakat. Namun, ketika frasa yang sama terus diulang dalam berbagai konteks, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini substansi, atau sekadar kemasan komunikasi?
Di era keterbukaan informasi, publik—terutama generasi muda—tidak lagi mudah terpesona oleh retorika. Mereka mengakses informasi, membandingkan pernyataan, dan menguji konsistensi antara kata dan tindakan.
Pengulangan frasa “demi rakyat” perlahan kehilangan daya kejutnya. Ia menjadi pola yang mudah dikenali. Dalam konteks komunikasi politik, ini bisa dibaca sebagai strategi, bukan spontanitas.
Dalam buku Komunikasi Propaganda (2001), konsep plain folks appeal dijelaskan sebagai upaya pemimpin untuk menampilkan diri sebagai bagian dari rakyat. Strategi ini bertujuan membangun kedekatan emosional, seolah pemimpin merasakan langsung kehidupan masyarakat.
Pendekatan serupa juga terlihat pada sejumlah pemimpin dunia seperti Joko Widodo, Donald Trump, hingga Vladimir Putin. Mereka membangun citra sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Namun, citra tidak selalu identik dengan realitas.
Ketika narasi “membela rakyat” tidak diiringi langkah konkret—seperti kebijakan yang jelas, transparansi, atau hasil nyata—maka ia berpotensi menjadi slogan semata.
Seorang presiden tidak bekerja dalam ruang hampa. Kritik publik, tekanan politik, dan ekspektasi tinggi masyarakat membentuk dinamika yang kompleks. Dalam situasi seperti ini, penggunaan bahasa yang “aman” menjadi pilihan rasional.
Berbicara tentang rakyat adalah pilihan yang hampir tidak mungkin ditolak. Ia netral, diterima semua pihak, dan mudah membangun simpati. Namun, di sisi lain, penggunaan narasi yang terlalu umum bisa menjadi tanda adanya kesulitan dalam memberikan jawaban yang lebih konkret.
Ketika kritik muncul, publik berharap respons berupa penjelasan kebijakan atau solusi teknis. Namun jika yang muncul justru pengulangan narasi moral, maka terjadi jarak antara harapan dan jawaban.
Generasi muda saat ini tidak hanya mendengar, tetapi juga menganalisis. Mereka mampu membedakan antara komitmen nyata dan retorika berulang.
Narasi “demi rakyat” memang memiliki kekuatan emosional. Namun, kekuatan itu memiliki batas. Tanpa dukungan bukti dan tindakan nyata, ia akan kehilangan makna.
Dalam situasi tertentu, narasi tersebut bahkan bisa berfungsi sebagai “tameng”—untuk meredam kritik, menjaga citra, atau menghindari pertanyaan yang lebih mendalam.
Di titik inilah publik mulai melihat celah. Kata-kata besar tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah transparansi, kejelasan arah kebijakan, serta hasil yang dapat diukur.
Pada akhirnya, publik menilai bukan hanya dari apa yang diucapkan, tetapi dari apa yang dilakukan. Kata “rakyat” memang kuat secara simbolik, tetapi tidak bisa berdiri sendiri.
Ia membutuhkan bukti. Ia membutuhkan tindakan.
Tanpa itu, narasi “demi rakyat” akan tetap berada di permukaan—terdengar kuat, tetapi tidak menyentuh substansi. Bagi masyarakat yang semakin kritis, terutama generasi muda, retorika saja tidak lagi cukup untuk membangun kepercayaan.
0 Tanggapan
Empty Comments