Setiap tahun jargon Sekolah Ramah Anak (SRA) selalu digaungkan pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat.
Istilah tersebut terdengar indah, menghadirkan imajinasi tentang sekolah yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang.
Persoalannya, apakah realita di lapangan yang sesungguhnya selaras dengan jargon itu? Ataukah hanya sebatas slogan?
Fenomena bullying yang masih sering terjadi di sekolah merupakan cermin nyata bahwa label ramah anak belum sepenuhnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebaliknya, beberapa sekolah yang mengklaim sebagai sekolah ramah anak, justru kasus-kasus perundungan kerap terjadi.
Fenomena ini menegaskan bahwa jargon tersebut tak lebih dari coretan kata-kata tanpa daya.
Antara idealisme dan implementasi
Konsep SRA merupakan respon dari kebutuhan untuk terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas diskriminasi.
Secara normatif, SRA seharusnya lebih menjaga dan menghargai hak anak, menumbuhkan karakter positif, serta melindungi peserta didik dari segala bentuk perundungan.
Realitanya ternyata tidak semudah seperti merumuskan konseptualnya. Budaya sekolah di Indonesia masih banyak yang memandang bullying sebagai hal wajar. Bahkan sebagai bagian dari “proses pendewasaan.”
Guru atau pihak sekolah sering kali menutup mata, beralasan tidak ingin memperbesar masalah atau menganggapnya sekadar “anak-anak bercanda.”
Padahal, data menunjukkan akibatnya tidak ringan. KPAI mencatat tingginya kasus perundungan di sekolah.
Pada tahun 2023, ratusan laporan bullying masuk — baik berupa kekerasan fisik, verbal, maupun melalui media digital. Fakta ini jelas bertolak belakang dengan cita-cita sekolah ramah anak.
Jika sekolah masih menjadi tempat di mana anak merasa takut, tertekan, atau tersakiti, pantaskah ia menyandang predikat “ramah”?
Luka yang tersembunyi
Bullying bukan sekadar ejekan atau dorongan kecil di lorong sekolah.
Ia adalah bentuk kekerasan yang sistematis, yang dapat menghancurkan rasa percaya diri, membuat anak merasa tidak berharga, bahkan dapat menjadikan depresi dan keputusasaan.
Ironisnya, bullying tidak selalu dilakukan oleh sesama siswa. Sebagian guru atau tenaga pendidik pun, sadar atau tidak, juga ikut terlibat dalam melakukan tindak perundungan.
Misalnya, berkomentar merendahkan, hukuman berlebihan, atau sikap diskriminatif.
Hal seperti ini dapat menjadikan jargon ramah anak runtuh. Orang dewasa yang seharusnya menjadi contoh dan pelindung, justru ikut-ikutan menjadi pelakunya.
Cerita tentang anak yang enggan pergi ke sekolah, menangis setiap pagi, hingga kasus tragis bunuh diri akibat perundungan sudah berkali-kali menghiasi media.
Bukankah itu tamparan keras bahwa label SRA tak lebih dari label formalitas belaka?
Gagalnya sekolah dalam mewujudkan yang sebenar-benarnya konsep SRA, karena beberapa faktor:
1. Kuatnya budaya diam
Sekolah biasanya memilih diam saja atau justru menyembunyikan terjadinya tindak bullying dengan alasan menjaga citra sekolah. Alih-alih menyelesaikan masalah, kasus justru menyebabkan pelaku bullying merasa aman terlindungi.
2. Minimnya pendidikan empati
Kurikulum seringkali terlalu fokus pada sisi akademik dan abai pada pendidikan karakter yang menumbuhkan empati, dan toleransi. Padahal, membangun kepekaan sosial anak adalah kunci mencegah perundungan.
3. Kurangnya pelatihan guru
Tidak semua guru memiliki bekal pemahaman tentang penanganan bullying. Ada yang menganggapnya sebagai hal sepele, sehingga solusi yang diberikan tidak menyentuh akar masalah.
4. Lingkungan yang kompetitif
Sekolah yang terlalu menekankan ranking dan prestasi kadang tanpa sadar menciptakan jurang antara siswa “unggul” dan “biasa.” Perbedaan ini sering menjadi celah lahirnya bullying.
Karena itulah, label SRA tidak memiliki makna apapun jika tanpa komitmen melakukan perubahan. SRA bukan sekedar slogan untuk pameran.
Jadikan sebagai komitmen untuk mewujudkannya melalui langkah-langkah konkret.
Pertama, sekolah harus memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan bullying yang jelas, transparan, dan berpihak pada korban.
Kedua, pendidikan karakter dan empati harus mendapat porsi yang cukup dalam kurikulum. Sehingga tidak terkesan formalitas belaka.
Ketiga, guru dan tenaga pendidik perlu mendapat pelatihan yang memadai tentang pendekatan ramah anak. Sehingga mereka tidak sekadar menjadi pengajar, tetapi juga menjadi pelindung.
Orang tua juga sangat penting untuk turut terlibat aktif. Karena seringkali korban bullying tidak berani bercerita, dan orang tua pun terlambat menyadari.
Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah kunci agar konsep ramah anak benar-benar hidup.
Anak berhak tertawa di sekolah
Sekolah seharusnya menjadi tempat anak belajar, bermain, dan bermimpi dengan rasa aman.
Tidak ada satupun anak yang pulang sekolah dengan membawa luka di hati hanya karena diejek, ditampar, atau diasingkan.
Membiarkan bullying berarti merampas hak anak untuk tumbuh bahagia.
Apa arti pendidikan tinggi jika suasananya penuh ketakutan? Apa gunanya gedung megah dan fasilitas modern bila di dalamnya anak-anak justru merasa sendiri dan terpojok?
Fenomena SRA tidak boleh berhenti sebagai jargon manis di spanduk atau lembar kebijakan. Ia harus benar-benar hidup dalam kultur sekolah yang hangat, menghargai, dan melindungi.
Sebab sejatinya, ramah anak bukanlah soal klaim orang dewasa, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan anak.
Kontradiksi antara slogan Sekolah Ramah Anak dan realita bullying adalah alarm keras bagi dunia pendidikan kita.
Jika sekolah masih menjadi arena kekerasan terselubung, maka istilah ramah anak hanyalah ilusi.
Sudah saatnya berhenti bersembunyi di balik label, dan sungguh-sungguh menegakkan perlindungan, empati, serta keadilan bagi setiap anak.
Karena sekolah yang benar-benar ramah anak adalah sekolah di mana setiap anak bisa berkata: “Aku aman, aku dihargai, dan aku bahagia di sini.”***
0 Tanggapan
Empty Comments