Seorang pembelajar hukum, yang kerap disebut yuris, tidak cukup hanya memahami hukum melalui kajian teoretis di ruang kelas. Hukum merupakan bidang yang terus berkembang, terutama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga membutuhkan pemahaman lapangan secara langsung.
Momentum magang menjadi sarana strategis untuk menyelaraskan pengetahuan akademik dengan realitas praktik hukum. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menyaksikan bagaimana hukum bekerja sebagai dasar pengambilan keputusan, penyelesaian persoalan, hingga landasan kerja sama antarlembaga.
Sebanyak tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (FH Umsura) memperoleh kesempatan mengikuti program magang di Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya. Program ini memberikan pengalaman berharga untuk memahami mekanisme kerja hukum dalam lingkungan pemerintahan daerah.
Selama magang, mahasiswa mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan prosedur hukum dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya berperan penting dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mahasiswa juga dilibatkan langsung dalam berbagai aktivitas, sehingga memperoleh pembelajaran lebih dari sekadar teori. Nilai ketelitian, kepatuhan hukum, dan profesionalisme menjadi pembelajaran utama yang mereka rasakan. Pengalaman ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan fondasi penting bagi pemerintahan yang cepat, tanggap, akurat, dan transparan.
Pengawasan Ketertiban Hukum dan Dokumentasi Regulasi
Pada Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi, mahasiswa mempelajari tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pengecekan, serta pendokumentasian produk hukum daerah. Produk tersebut meliputi peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota.
Dalam praktiknya, mahasiswa dibimbing melakukan pengecekan keselarasan regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi, penelaahan rancangan kebijakan, hingga penataan arsip hukum. Proses ini menanamkan pemahaman bahwa setiap produk hukum harus disusun secara sistematis, cermat, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang berlaku.
Pendokumentasian hukum juga menjadi aspek penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Bidang kerja sama memberikan pengalaman mengenai mekanisme pembentukan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, baik antar pemerintah daerah, BUMN, kementerian/lembaga, maupun pihak swasta.
Mahasiswa mempelajari tahapan penyusunan dokumen kerja sama, seperti Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Proses tersebut meliputi perumusan tujuan, ruang lingkup, serta hak dan kewajiban para pihak yang harus disusun secara jelas dan berimbang.
Pengalaman ini memperluas wawasan mahasiswa tentang pentingnya legal drafting dalam menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan kerja sama. Mereka memahami bahwa kerja sama daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum, keuangan, dan kebijakan publik.
Bidang Bantuan Hukum memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi Pemerintah Kota Surabaya. Bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada perangkat daerah yang menghadapi persoalan hukum.
Dalam praktiknya, mahasiswa dikenalkan pada proses administrasi bantuan hukum, mulai dari pengkajian kasus, penyusunan analisis hukum, hingga pengelolaan dokumen perkara, baik yang diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan.
Pengalaman ini menambah pemahaman mahasiswa tentang hukum administrasi negara dan penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan.
Selama kurang lebih tiga bulan mengikuti program magang, mahasiswa memperoleh bekal berharga untuk memasuki dunia kerja di bidang hukum. Pengalaman tersebut diharapkan membentuk sikap kritis, profesional, dan etis dalam menyikapi berbagai persoalan hukum di masa depan.
0 Tanggapan
Empty Comments