Serikat Usaha Muhammadiyah Usulkan Empat Kebijakan untuk Dukung Kemajuan UMKM di Indonesia

4. Kebijakan Batas Atas Biaya Platform dan Iklan yang Semakin Mahal

Saat ini, biaya layanan platform marketplace utama telah mencapai lebih dari 15 persen, bahkan hingga 30 persen. Padahal, banyak brand lokal dan UMKM yang sangat bergantung pada marketplace untuk menjalankan bisnis mereka. Kenaikan biaya platform ini menyebabkan margin keuntungan semakin tipis, sehingga pelaku usaha kesulitan untuk berinvestasi dalam pengembangan daya saing.

Selain itu, biaya iklan di media sosial (Customer Acquisition Cost/CAC) juga semakin mahal. Return on Advertising Spend (ROAS) yang hanya berkisar 1-2 kali lipat membuat brand lokal dan UMKM sulit memperoleh keuntungan dari setiap transaksi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, SUMU mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas atas biaya platform marketplace dan iklan digital guna memastikan akses yang lebih adil bagi brand lokal dan UMKM dalam meningkatkan penjualan. Selain itu, dengan mendorong algoritma platform yang menghormati norma dan nilai masyarakat, konten serta strategi pemasaran dapat menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi UMKM maupun konsumen.

Usulan ini didasarkan pada analisis berikut:

• Brand Lokal dan UMKM Tersisih

Marketplace dan media sosial mainstream telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah menerapkan regulasi, seperti batas atas platform fee dan cost per impression (iklan), agar brand lokal serta UMKM yang memiliki keterbatasan modal dapat tetap bersaing. Regulasi serupa telah diterapkan pada sektor transportasi online melalui aturan tarif, namun hingga kini belum ada kebijakan serupa untuk marketplace dan media sosial.

• Capital Outflow

Sebagian besar marketplace dan media sosial yang mendominasi Indonesia berasal dari Amerika Serikat, China, dan Singapura. Meskipun pemerintah memungut pajak dari perusahaan-perusahaan ini, jumlah uang yang mengalir ke luar negeri jauh lebih besar, sehingga dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, termasuk penciptaan lapangan kerja, menjadi terbatas.

• Algoritma Tidak Berpihak kepada Komunitas

Beberapa platform, seperti META, cenderung menerapkan kebijakan algoritma yang tidak berpihak kepada komunitas. Misalnya, konten yang menyinggung perjuangan Palestina sering kali dihapus, dan penggunanya diberikan sanksi. Selain itu, demi menarik lebih banyak pengguna, platform sering kali permisif terhadap konten yang tidak sopan atau tidak bertanggung jawab, yang dapat berdampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat.

Keempat rekomendasi SUMU di atas bertujuan untuk mengatasi fenomena “hollow in the middle” dan memastikan lebih banyak usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha menengah. Dengan kebijakan yang tepat, UMKM di Indonesia dapat semakin berdaya saing, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. (*)

Penulis Soleh Editor Ni’matul Faizah