Sinergi Advokasi Rakyat dan Kontribusi Nyata Mahasiswa FH UMSURA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sukses menggelar agenda prestisius Catatan Akhir Tahun (CATAHU) pada 23 Desember 2025.

Bertempat di Kantor LBH Surabaya, kegiatan ini mengusung tema kritis “Bencana Itu Bernama Negara: Potret Hukum dan HAM di Jawa Timur”.

Dokumen setebal 106 halaman tersebut diluncurkan sebagai rapor merah sekaligus alarm bagi negara atas berbagai persoalan kemanusiaan yang belum tuntas sepanjang tahun 2025.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi panggung advokasi, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi akademis.

Lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) angkatan 2022 memegang peranan krusial dalam menyukseskan agenda ini.

Selama masa magang dari Oktober 2025 hingga Januari 2026, mereka terlibat langsung sebagai tim inti dalam riset, pencarian data, penulisan, hingga proses pengeditan naskah CATAHU.

Keterlibatan ini memberikan manfaat edukatif yang luar biasa bagi mahasiswa FH UMSurabaya.

Mereka tidak hanya belajar menyusun karya ilmiah berbasis data riil, tetapi juga terjun langsung memahami kompleksitas isu di lapangan, mulai dari sektor perburuhan, konflik agraria, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Pengalaman ini menjadi “laboratorium hidup” bagi mahasiswa untuk mengasah integritas dan sensitivitas hukum sebelum terjun ke dunia profesional.

Rangkaian Sesi dan Refleksi Keadilan

Acara CATAHU 2025 disusun secara sistematis dalam tiga sesi utama yang menonjolkan keberpihakan pada masyarakat sipil:

1. Peluncuran & Paparan Data: Elsa Ardhilla dan Daniel Siagian (LBH Surabaya Pos Malang) membedah statistik pelanggaran HAM di Jawa Timur sebagai bentuk transparansi layanan bantuan hukum sepanjang tahun.

2. Dialog “Mendengar Suara Rakyat”: Sesi ini menghadirkan testimoni emosional dari para korban ketidakadilan, termasuk Dwi Kurniawati (buruh korban kriminalisasi), Kelompok Tani Ijen Berdaulat dari Bondowoso, dan keluarga korban kriminalisasi demonstran Surabaya. Sesi ini bermanfaat memberikan perspektif langsung bagi peserta mengenai dampak nyata pelanggaran HAM.

3. Diskusi Strategis: Ditutup dengan pembahasan praktik Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) oleh akademisi Dian Noeswantari dan Direktur LBH Surabaya, Habibus Shalihin. Diskusi ini menjadi bekal penting bagi partisipan dalam melawan upaya pembungkaman suara publik melalui jalur hukum.

Persiapan matang yang didukung penuh oleh semangat mahasiswa magang FH UMSurabaya—termasuk pelaksanaan gladi bersih teknis satu hari sebelum acara—memastikan seluruh rangkaian berjalan lancar tanpa hambatan.

Melalui peluncuran CATAHU 2025, LBH Surabaya bersama mahasiswa FH UMSurabaya mengirimkan pesan kuat bahwa perjuangan hak asasi manusia membutuhkan keterlibatan lintas generasi.

Dokumen ini kini menjadi rujukan penting bagi aktivis, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengawal penegakan keadilan di Jawa Timur pada tahun-tahun mendatang.***