Smart Data Policy, UMY Soroti 27 Ribu Aplikasi Pemerintah

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih terhambat fragmentasi sistem dan lemahnya interoperabilitas data antarinstansi.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam kajian bertajuk Smart Data Policy yang menekankan pentingnya integrasi data untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Di tengah pesatnya digitalisasi birokrasi, tumpang tindih aplikasi dan ego sektoral dinilai justru menghambat efektivitas pengambilan keputusan.

FGD Smart Data Digelar di UMY

Permasalahan ini menjadi fokus penelitian Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Untuk membahasnya, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan pada Kamis (19/2) di Gedung AR Fachruddin A UMY.

Forum tersebut bertujuan melakukan pemetaan kebutuhan interoperabilitas data lintas instansi, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Peserta FGD melibatkan unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY.

27 Ribu Aplikasi Pemerintah Jadi Tantangan

Dosen Ilmu Pemerintahan UMY yang akrab disapa Arin itu mengungkapkan bahwa transformasi digital pemerintah sebenarnya telah berjalan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius.

“Transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak aplikasi pemerintah berdiri sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

Data dari kementerian bahkan menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi. Dengan jumlah sebesar itu, kita bisa membayangkan bagaimana rekam data, tingkat utilitas, siapa saja penggunanya, dan apakah satu sama lain saling terkoneksi atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, banyaknya aplikasi tanpa integrasi memicu fragmentasi data yang berdampak pada lambatnya proses analisis kebijakan.

Pentingnya Interoperabilitas Data

Fragmentasi sistem menimbulkan persoalan lanjutan, mulai dari perbedaan standar data hingga ego sektoral antar-lembaga. Padahal, hampir seluruh proses perumusan kebijakan saat ini mengandalkan pendekatan berbasis bukti.

Jika data tidak saling terhubung dan interoperabel, proses analisis menjadi tidak presisi dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang optimal.

Arin menegaskan bahwa interoperabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga tata kelola, regulasi, serta kapasitas kelembagaan.

Dorong Pemerintahan Prediktif Berbasis Data

Dalam paparannya, Arin menekankan perlunya pergeseran paradigma menuju pemerintahan prediktif berbasis data terintegrasi.

“Digital government saat ini bergerak ke arah data-driven governance. Dari yang semula reaktif, pemerintah harus menjadi prediktif. Idealnya, pemerintah mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum diminta. Karena itu, kami mengusulkan desain predictive analysis for data policy, di mana data yang terintegrasi dan berkualitas digunakan untuk memproyeksikan persoalan lima hingga sepuluh tahun ke depan,” paparnya.

Melalui FGD tersebut, ia juga mendorong peninjauan jenis data yang layak dijadikan basis bersama, penguatan konektivitas antar-sistem, serta penambahan fungsi analitik dan kecerdasan buatan dalam platform data pemerintah.

Rekomendasi Smart Data Policy

Hasil pemetaan dan telaah kebutuhan dari forum ini diharapkan menjadi rekomendasi awal dalam pengembangan model smart data policy.

Model tersebut ditargetkan mampu memperkuat interoperabilitas data serta mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis bukti terintegrasi.