Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Muhammadiyah Ajak Lihat Sejarah Secara Utuh

Pemerintah akhirnya menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia, H. M. Soeharto, sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Keputusan ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Sabtu (9/11). Nama Soeharto masuk dalam daftar 10 tokoh yang mendapat gelar bersama sejumlah pejuang dari berbagai daerah.

Penganugerahan ini menimbulkan beragam tanggapan publik. Bagi sebagian kalangan, Soeharto adalah tokoh pembangunan nasional yang berhasil menstabilkan ekonomi dan membangun infrastruktur. Namun, bagi lainnya, masa pemerintahannya juga menyimpan luka sejarah: pelanggaran HAM, pembatasan demokrasi, dan korupsi yang mengakar pada akhir kekuasaan Orde Baru.

Kedekatan Soeharto dengan Muhammadiyah

Nama Soeharto tidak asing dalam perjalanan Muhammadiyah. Ia pernah mengenyam pendidikan dasar di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta. Dalam berbagai kesempatan, Soeharto bahkan menyebut dirinya sebagai “bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia.” Pernyataan ini diungkapkannya kembali dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh tahun 1995 dan disambut hangat para peserta.

Hubungan Soeharto dengan Muhammadiyah juga terjalin lewat kedekatannya dengan tokoh-tokoh sentral persyarikatan, salah satunya KH A.R. Fakhruddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1968–1990. Dalam berbagai literatur, keduanya digambarkan memiliki hubungan komunikasi yang cukup baik.

A.R. Fakhruddin dikenal sebagai sosok yang bijak, tenang, dan mampu menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah tanpa kehilangan sikap kritis. Ia beberapa kali berdialog langsung dengan Soeharto terkait isu keagamaan dan kebangsaan. Salah satu momen penting adalah ketika Soeharto berupaya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan A.R. Fakhruddin menerima kebijakan itu dengan pendekatan dakwah, bukan konfrontasi, demi menjaga stabilitas nasional namun tetap menjaga otonomi gerakan Islam modern.

Kedekatan personal ini membuat Soeharto menghormati posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang moderat dan berperan besar dalam pendidikan serta sosial. Beberapa tokoh menyebut, pendekatan A.R. Fakhruddin yang teduh itulah yang membuat Muhammadiyah tetap leluasa menjalankan amal usahanya di masa Orde Baru, meski suasana politik ketika itu sangat dikontrol.

Sikap PP Muhammadiyah

Menanggapi pemberian gelar tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menyerukan agar bangsa ini melihat sosok Soeharto secara utuh dan proporsional.

“Dalam sejarah nasional, setiap tokoh memiliki jasa dan juga sisi-sisi yang perlu dikritisi. Maka perlu dialog kebangsaan yang jernih dan terbuka,” ujarnya, dikutip dari berbagai media.

Haedar menilai, perdebatan tentang gelar kepahlawanan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan refleksi atas cara bangsa ini berdamai dengan masa lalu. “Bangsa ini perlu berdialog secara arif agar tidak terus terjebak dalam polarisasi sejarah. Nilai kepahlawanan mestinya menjadi teladan moral bagi pemimpin sekarang—yakni pemimpin yang selesai dengan dirinya sendiri,” tambahnya.

Sikap PP Muhammadiyah tersebut menunjukkan kehati-hatian dalam memandang dinamika sejarah. Muhammadiyah menolak terjebak pada glorifikasi masa lalu, namun juga tidak menutup mata terhadap kontribusi besar Soeharto bagi pembangunan bangsa.

Rekonsiliasi Sejarah

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto seolah membuka kembali lembaran panjang hubungan antara kekuasaan dan gerakan masyarakat sipil. Muhammadiyah, sebagai salah satu elemen penting dalam sejarah bangsa, mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan menata kembali cara pandang terhadap sejarah nasional.

Sejarah, bagi Muhammadiyah, bukan untuk disakralkan atau dikutuk, melainkan untuk dipelajari dan diambil hikmahnya. Seperti yang dicontohkan A.R. Fakhruddin, menghadapi kekuasaan tidak selalu harus dengan konfrontasi, tetapi dengan kebijaksanaan, keikhlasan, dan prinsip dakwah yang mencerahkan.

Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto mungkin akan terus menimbulkan perdebatan. Namun, sebagaimana pesan Haedar Nashir, yang paling penting adalah menjadikan sejarah sebagai cermin agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan terus menapaki masa depan dengan kesadaran moral dan kebangsaan yang lebih matang.