Suli Da’im Minta Evaluasi Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebijakan pemotongan insentif tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jatim.

Kebijakan yang disebut mencapai hingga hampir 50 persen terhadap Jasa Pelayanan (Jaspel) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan nakes yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan.

Pemotongan Insentif Dinilai Kurang Tepat

Suli Da’im menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan insentif tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit daerah tidak tepat dan berpotensi melukai rasa keadilan para tenaga medis.

Beberapa rumah sakit yang dimaksud antara lain RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD dr. Soedono Madiun, RS Haji Surabaya, serta RSJ Menur.

Menurut Ketua Umum IKA Umsura tersebut, pemotongan Jaspel dan TPP hingga mendekati 50 persen merupakan langkah yang kurang menunjukkan empati terhadap tenaga kesehatan.

“Saya nilai kebijakan ini kurang tepat dan melukai rasa keadilan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Beban Kerja Tinggi Tidak Sebanding Pendapatan

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur itu menekankan bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit tipe A dan B milik Pemprov Jatim memiliki beban kerja yang sangat tinggi.

Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima setelah adanya pemotongan insentif yang cukup signifikan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak tenaga medis yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik.

“Pemotongan ini menimbulkan syok dan keresahan di kalangan ASN dan tenaga kesehatan,” tambah mantan Ketua PWPM Jawa Timur tersebut.

Dikhawatirkan Turunkan Kualitas Pelayanan

Selain berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan, Suli Da’im juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat menurunkan motivasi kerja para nakes.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, ia menilai tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada pasien di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Wakil Ketua Umum PP Fokal IMM itu menilai kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dorong Pemprov Jatim Lakukan Evaluasi

Meskipun pemerintah provinsi sebelumnya menyampaikan komitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga non-ASN serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, persoalan pemotongan insentif dinilai masih kerap muncul.

Kondisi tersebut biasanya dipicu oleh keterbatasan keuangan daerah maupun kebijakan refocusing anggaran yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.

Karena itu, Suli Da’im mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, langkah evaluasi penting dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara beban kerja yang dituntut kepada tenaga kesehatan dengan hak yang mereka terima.

“Perlu evaluasi ulang agar tidak terjadi kesenjangan yang drastis antara kinerja yang dituntut dan hak yang diterima oleh tenaga kesehatan,” tegas anggota DPRD dari daerah pemilihan Jatim IX tersebut.