Bayangkan jika informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, “infodemik” ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi.
Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program pemerintah.
Fenomena tersebut menjadi fokus riset dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nasrullah, M.Si., Ph.D. yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia.
Melalui disertasinya, Nasrullah sapaan akrabnya meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik.
Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional.
“Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah kepada Tim Humas UMM, 9 Februari.
Ia menegaskan bahwa pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik.
Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam.
Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan.
“Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya.
Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada periode pandemi, perbedaan afiliasi membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok.
“Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya.
UM SURABAYA
Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sempat tidak optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif.
Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral terkini di ruang digital.
Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif.
Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul.
“Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya.
Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi.
“Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya.
Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik.
Menurutnya, pengelolaan informasi harus ditempatkan setara pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global.
“Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments