Dari lahan wakaf, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) mengembangkan Hutan Pendidikan. Inisiatif ini bukan sekadar ruang penghijauan, tetapi juga dirancang sebagai laboratorium sosial-ekologis yang kelak diarahkan menjadi arboretum dan eduwisata.
Peresmian ditandai dalam rangkaian Milad ke-26 Unimus, Selasa (19/8/2025). Dalam prosesi sederhana, Ketua PP Muhammadiyah bidang Pembinaan Kesehatan Umum, Kesejahteraan Sosial, dan Resiliensi Bencana, Dr Agus Taufiqurrahman MKes SpS menyerahkan bibit pohon kepada Rektor Unimus, Prof Dr Masrukhi MPd. Simbolisasi itu menjadi penanda lahirnya Hutan Wakaf Muhammadiyah, sebuah model hutan yang diproyeksikan sebagai ruang pendidikan, penelitian, sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam. Kerusakan hutan, krisis iklim, hingga terbatasnya implementasi program Perhutanan Sosial kerap menjadi hambatan. Di tengah situasi itu, lahir inisiatif Hutan Wakaf yang tumbuh dari kekuatan komunitas, memanfaatkan tanah wakaf secara produktif dan berkelanjutan.
Bagi Muhammadiyah, konsep ini bukan hal baru. Organisasi yang berdiri sejak 1912 ini memiliki lebih dari 21 juta meter persegi tanah wakaf di seluruh Indonesia, yang umumnya dipergunakan untuk sekolah, rumah sakit, dan pesantren. Kini sebagian aset itu mulai diarahkan untuk menjawab krisis ekologis. Salah satunya di Unimus, di mana lahan wakaf seluas ±3.000 m² yang sebelumnya terbengkalai, kini disulap menjadi hutan pendidikan berbasis wakaf.
“Hutan wakaf ini akan menjadi laboratorium alam bagi mahasiswa dan dosen lintas disiplin. Kami berkomitmen menyediakan lahan dan menjadikannya sebagai sarana pembelajaran yang mengintegrasikan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan,” ujar Rektor Unimus, Prof Masrukhi.
Simbolisasi kolaborasi juga ditandai dengan penyerahan bibit pohon kepada Prof Dr Masrukhi, Muh Fitrah Yunus SIP MH (Penanggung Jawab Hutan Wakaf Muhammadiyah), Dr Indah Nur Shanty Saleh SH MHum (LHKP PP Muhammadiyah), dan Thomas Oni Veriasa SE MSi (Direktur Lembaga Alam Tropika Indonesia/LATIN).
“Hutan Wakaf Muhammadiyah hadir untuk mewujudkan tidak hanya keadilan ekonomi, tapi juga keadilan akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Fitrah Yunus. Ia menambahkan, hutan wakaf merupakan alternatif solusi atas kerumitan legal formal negara dalam agenda pemanfaatan perhutanan sosial yang justru kerap merugikan masyarakat.
Sementara itu, Thomas Oni Veriasa menyoroti dimensi ekonomi restoratif dari skema ini. “Hutan Wakaf adalah inovasi yang menghubungkan spiritualitas dengan kelestarian ekologi. Skema ini membuka peluang ekonomi yang adil dan produktif, sekaligus memperkuat gerakan konservasi berbasis wakaf,” ujarnya.
Selain memberikan manfaat ekologis, hutan wakaf juga menjadi ruang pembelajaran kolaboratif. Mahasiswa lintas program studi dapat melakukan riset, pengabdian, hingga praktik pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, nilai keberlanjutan dapat dipelajari sekaligus dipraktikkan secara nyata.
Dalam jangka panjang, hutan wakaf di Unimus diharapkan menjadi role model pengelolaan hutan hak yang bisa diakui dalam kebijakan nasional. Lebih jauh, Unimus berencana mengembangkan kawasan ini menjadi arboretum dan eduwisata yang dapat diakses mahasiswa, masyarakat, hingga publik luas. Dengan cara itu, fungsi pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi bisa berjalan beriringan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments