Menyikapi situasi kebangsaan akhir-akhir ini, kita sebagai warga bangsa Indonesia tidak boleh terpancing, terprovokasi, apalagi melakukan tindakan yang bersifat anarkis.
Segala bentuk perilaku yang merusak tidak akan memperoleh pembenaran, baik menurut hukum negara maupun hukum agama.
Namun demikian, sebagai pribadi yang punya hati nurani tidaklah boleh abai, tidak peduli atau menutup mata — pura-pura tidak tahu — terhadap substansi yang disuarakan rakyat.
Sebab, kemarahan rakyat tentu ada latar belakang yang menjadi penyulutnya — tak mungkin ada asap tanpa api.
Dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja — yang ditandai dengan kehidupan rakyat yang penuh dengan kesusahan, melambungnya harga kebutuhan pokok, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kian sulit terbukanya lapangan pekerjaan.
Pada saat yang sama justru gaji dan tunjangan para pejabat negara mengalami kenaikan yang ugal-ugalan. Persoalan juga semakin diperkeruh oleh tingkah pola para elit pejabat dengan gaya komunikasinya yang selalu melukai nurani rakyat.
Para pejabat kerap dianggap menari di atas penderitaan rakyat. Pemandangan itu menimbulkan kejenuhan sekaligus kemarahan. Maka, ledakan sosial sejatinya hanya menunggu momentum yang tepat, sebab sejarah membuktikan ketidakadilan selalu berakhir pada perlawanan.
Kemarahan rakyat pun tidak bisa sekadar dihitung dari satu hari ketika kerusuhan pecah. Ia merupakan akumulasi panjang dari berbagai kebijakan yang sejak lama tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Untuk meredam gejolak tersebut, langkah paling bijak adalah menyerap aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, lalu menindaklanjutinya dengan tindakan nyata.
Jangan sampai rakyat justru diancam, diperlakukan represif, diintimidasi, atau bahkan ditangkap, karena sikap seperti itu hanya akan memperbesar luka dan mempercepat ledakan sosial.
Apa yang menjadi suara rakyat tentang ketidakadilan sesungguhnya merupakan inti dari persoalan bangsa hari ini. Karena itu, para elit harus mau dan mampu membaca gejala sosial dengan jernih, bukan sekadar dengan kacamata pejabat yang merasa sebagai “tuan”.
Kita semua, baik rakyat maupun pemimpin, tentu mendambakan keamanan, kedamaian, dan persatuan demi negeri yang kita cintai. Namun kita juga sadar, cita-cita mulia itu tidak akan pernah terwujud tanpa keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tanpa keadilan, semua hanya utopia.
Sejak awal, Tuhan sudah menegaskan bahwa keadilan adalah kunci bagi terciptanya kedamaian, persatuan, dan kerukunan. Namun hati rakyat kini sering diliputi kesedihan ketika melihat gaya hidup para pejabat.
Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa memiliki jam tangan miliaran rupiah, sementara banyak rakyat mati-matian hanya untuk sekadar makan pagi dan petang? Di manakah letak keadilan itu?
Kasus seorang pejabat dengan kemewahan mencolok hanyalah satu contoh kecil. Kenyataannya, masih banyak aspek kehidupan bangsa ini yang jauh dari rasa adil. Karena itu, rakyat sangat membutuhkan teladan. Kita merindukan pemimpin yang sederhana, yang mendahulukan kepentingan rakyat diatas dirinya sendiri.
Masih adakah sosok seperti Khalifah Umar bin Khattab, yang rela lapar asalkan rakyatnya kenyang, atau mengenakan baju penuh tambalan agar rakyat bisa tidur nyenyak?
Kita juga merindukan keteladanan pemimpin bangsa seperti Haji Agus Salim. Sebagai pejabat tinggi negara, beliau rela hidup sederhana demi rakyatnya. Baginya, menjadi pemimpin berarti siap menderita agar rakyat sejahtera. Tidak ada kemewahan di rumahnya, karena ia memahami esensi kepemimpinan.
Pepatah Belanda “Leiden is Lijden” menjadi frase yang berarti “memimpin itu menderita”. Semboyan menggambarkan sosok pahlawan nasional seperti H. Agus Salim. Perjuangan, pengorbanan, dan kehidupan sulit yang sering dialaminya demi mengutamakan kepentingan rakyat atau tujuan yang lebih besar lainnya.
Karena itulah, kami sebagai rakyat ingin menyampaikan pesan cinta ini: “dekati rakyatmu dengan hati nurani, bukan dengan tangan besi. Kami mencintai negeri ini, kami mencintai bangsa ini, dan kami juga mencintai pemimpin-pemimpin kami”.
Dalam kondisi krisis seperti sekarang, kami tidak ingin Indonesia mundur ke belakang. Justru inilah saatnya rakyat dan pemimpin bersinergi. Rakyat akan berusaha menahan diri, sementara pemimpin harus hadir memberi solusi. Dengan kebersamaan itulah, rumah besar kita—Indonesia—akan tetap berdiri tegak dan bangkit kembali dari berbagai ujian.***
0 Tanggapan
Empty Comments