PWMU.CO – Wacana legalisasi kasino sebagai salah satu bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sempat mencuat di ruang publik mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr Hidayatulloh MSi.
Dalam pernyataannya kepada PWMU.CO, Hidayatulloh menegaskan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan nilai dasar konstitusi dan ajaran agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia.
“Jika kasino dilegalkan, yang akan menjadi korban justru rakyat Indonesia sendiri. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan moral masyarakat,” ungkapnya, Senin (16/6/2025).
Ia menilai, upaya menambah pemasukan negara melalui industri perjudian merupakan langkah yang keliru dan tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar mengapa legalisasi kasino tidak layak diberlakukan:
Pertama, Bertentangan dengan Konstitusi. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti segala kebijakan negara seharusnya sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan.
Kedua, Mayoritas penduduk beragama Islam. Sebagian besar rakyat Indonesia adalah muslim yang menjadikan al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dalam Qs al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91, perjudian disebut sebagai perbuatan dosa besar yang wajib dihindari.
Ketiga, Memiliki nilai moral dan agama yang tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama dan moral. Legalisasi kasino justru bertentangan dengan karakter tersebut.
Keempat, Berpotensi Merusak Tatanan Sosial. Perjudian, termasuk kasino, bisa merusak moral masyarakat, meningkatkan angka kriminalitas, perceraian, hingga kemiskinan.
Solusi Alternatif untuk Pendapatan Negara
Lebih lanjut, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya tidak kekurangan sumber pemasukan negara. “Negeri ini dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi ini mestinya bisa dimaksimalkan dengan pengelolaan yang benar,” jelasnya.
Ia pun menawarkan empat langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan nilai moral:
Pertama, Kelola sumber daya alam secara bijak. Pemerintah harus mengelola kekayaan alam dengan baik dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
Kedua, Tingkatkan kepatuhan pajak
masyarakat yang mampu harus patuh membayar pajak sesuai ketentuan.
Ketiga, Berantas Korupsi Secara Sungguh-sungguh. Korupsi adalah akar dari kerugian negara. Penanganannya harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah dan rakyat.
Keempat, Kelola pendapatan Negara secara rransparan. Dana dari sumber daya alam dan pajak harus dikelola secara akuntabel dan digunakan untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Solusi untuk meningkatkan pendapatan negara bukanlah dengan membuka ruang perjudian, tapi dengan membenahi sistem yang ada dan memperkuat tata kelola negara,” pungkas Hidayatulloh. (*)
Penulis Alfain Jalaluddin Ramadlan Editor Azrohal Hasan
0 Tanggapan
Empty Comments