Dunia sedang tidak baik-baik saja, dan jika kita tidak waspada, tahun 2026 bisa menjadi “titik nol” yang menyakitkan bagi kantong saku negara, perusahaan, organisasi masyrakat, dan keluarga kita semua.
Berdasarkan kajian Geopolitical Risk (GPR) Index yang dikembangkan oleh Caldara dan Iacoviello, tensi ketidakpastian global terhadap negara-negara G20 termasuk Indonesia, China, hingga Amerika Serikat sedang berada di level yang mengkhawatirkan.
Indeks ini mencatat bagaimana risiko geopolitik dari kacamata global terus membayangi stabilitas ekonomi dan inflasi kita.
Di balik angka-angka statistik, ada ancaman nyata: kita sedang menyusun tangga menuju kesejahteraan atau justru sedang menggali lubang untuk mengubur fakta bahwa ekonomi kita di ujung tanduk?
Mari kita bicara jujur. Saat ini, dunia terjebak dalam pertempuran “tost-tosan” antara raksasa. Amerika Serikat, dengan munculnya kembali “Trump Factor,” memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk memenangkan pertarungan geopolitik dan menghentikan upaya dedolarisasi.
Trump dipilih karena karakter “berani malu untuk berkata apapun” dan non-kompromistis yang dibutuhkan AS untuk memastikan dollar tetap menjadi penguasa tunggal.
Sinyalnya jelas: 2026 adalah tahun penentu, entah itu melalui jalur reset ekonomi total atau konfrontasi terbuka.
Indikator kegelisahan ini terlihat dari harga emas yang diprediksi meroket hingga USD 4.500 per oz pada 2025.
Saat harga emas terbang tinggi bersamaan dengan harga tembaga (copper), dunia sedang memberikan sinyal stagflasi: biaya produksi mahal, namun investasi macet karena uang “dicekek” dan disimpan dalam bentuk emas untuk berjaga-jaga.
Fenomena ini diperparah dengan kondisi negara-negara BRICS seperti Brasil dan Rusia yang tercekik suku bunga tinggi (15-16%), membuktikan bahwa mereka pun bukan “penyelamat” instan bagi likuiditas global.
Bagaimana dengan Indonesia? Di level akar rumput, istilah MANTAP (Makan Tabungan) dan MAUT (Makan Utang) bukan lagi sekadar candaan.
Masyarakat kelas bawah hingga menengah mulai membiayai konsumsi bukan dari pendapatan, melainkan dari menguras tabungan atau terjebak lingkaran setan pinjol dan kartu kredit.
Data menunjukkan NPL (kredit macet) kartu kredit melonjak hampir dua kali lipat menjadi 2,8% pada Juli 2024 (Sindonews), sebuah bukti nyata bahwa daya beli rakyat sedang posisi untuk diwaspadai.
Pemerintah seolah tenang karena merasa utang jatuh tempo tahun 2024 sebesar Rp400 triliun aman melalui mekanisme revolving.
Namun, jangan tertipu. Revolving hanyalah istilah keren untuk “gali lubang tutup lubang” membayar utang lama dengan utang baru.
Masalah sebenarnya menunggu di tahun 2025 hingga 2027, di mana beban utang jatuh tempo melonjak drastis menjadi rata-rata Rp 850 triliun per tahun.
Kita menghadapi tekanan fiskal yang mirip dengan krisis Meksiko tahun 1980, di mana negara bisa goyang meski rasio utangnya terlihat rendah.
Perbedaan pembiayaan era Presiden sebelumnya dan sekarang. Era bonanza minyak, batubara, dan mineral jarang serta sawit sangat membantu APBN Indonesia dalam Surplus APBN.
Posisi 2024 era baru dengan revolving istilah untuk menutup biaya-biaya APBN Indonesia. Saran Ayah Presiden Prabowo untuk memperbaiki struktur kelembagaan untuk tidak korup.
Sehingga saran bersebarangan dengan besannya pada saat itu, maka ekspansi fiskal saat ini (2026) justru akan menjadi bumerang.
Indonesia butuh terobosan berani seperti Patriot Bond atau rekonsiliasi nasional untuk menarik likuiditas dari kelompok kaya agar mau membangun sektor riil, bukan sekadar menimbun emas.
Tanpa transaksi antar-kelas yang nyata, kita berisiko menghadapi perang kelas di 2026 akibat perut rakyat yang kosong. Dunia boleh sibuk berdebat soal GPR Index atau suku bunga, tapi bagi rakyat, yang paling penting adalah apakah besok dapur masih menyala. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments