Di Korea, MDMC Paparkan Konsep Sekolah dan RS Muhammadiyah yang Aman dari Bencana

PWMU.CO – Dr Rahmawati Husein, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) berbagi pengalaman penerapan pengurangan risiko bencana, khususnya mengenai program “Safe Schools and Safe Hospitals” dalam acara International Conference of Disaster Reduction (ICDR) di Kota Suwon, Korea Selatan, (17-18/6).

Konferensi Internasional yang dihadiri pembicara dari berbagai negara, mulai Indonesia, USA, Jepang, China, dan Nepal itu, secara resmi dibuka oleh Menteri Keselamatan Publik dan Keamanan Korea Selatan.

Rahmawati dalam presentasi yang berjudul “Mengurangi Resiko dan Meningkatkan Kapasitas: Pembelajaran Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia” menyampaikan bahwa, inisiatif pengurangan risiko bencana melalui sekolah dan rumah sakit merupakan bagian dari implementasi prioritas pada kerangka kerja internasional untuk pengurangan risiko bencana. Baik pada Hyogo Framework 2005-2015 dan Sendai Framework 2015-2030.

(Baca: Modul Penanggulangan Bencana MDMC Diterapkan di RS Pemerintah dan MDMC Distribusikan Bantuan untuk Pelajar)

Lebih lanjut wanita alumni Texas A&M ini mengatakan, inisiatif pelaksanaan program sekolah aman di Indonesia sudah berkembang baik, pemerintah mulai mencanangkan sejak diberlakukannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

”Program sekolah aman bertujuan meningkatkan keamanan bangunan sekolah dan fasilitasnya. Selain itu meningkatkan kesadaran guru, murid dan karyawan tentang risiko bencana dan bagaimana melakukan kesiap-siagaan,” kata Rahmawati, yang juga unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Disamping itu, tegas Rahmawati pengurangan risiko bencana juga dikenalkan melalui kurikulum dan kegiatan ektra kurikuler. Di Indonesia, ungkap Rahmawati sudah ada ribuan sekolah yang terlibat dalam program Sekolah Aman. Dengan pelaku implementasi yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Perguruan Tinggi (PT) dan lembaga usaha, serta Pemerintah Daerah (Pemda).

”Baik yang berfokus pada bagian-bagian tertentu, maupun yang dilakukan secara komprehensif,” jelasnya.

(Baca: Presiden Janjikan Harga Daging di Bawah Rp 80 Ribu saat Lebaran dan Kerjasama Internasional UMSurabaya, setelah Taiwan Kini Korea Selatan)

Sementara untuk program Rumah Sakit (RS) aman, Rahmawati menerangkan di Indonesia agak kurang berkembang, dibandingkan dengan Sekolah Aman. Karena pelaku program yang sedikit dan implementasi yang masih terbatas. Lanjut Rahmawati menyampaikan bahwa, Muhammadiyah menjadi pelopor penerapan program Rumah Sakit Aman. Dalam program bertajuk HPCRED (Hospital Preparedness and Community Readiness) atau Kesiap-siagaan RS dan kesiapan masyarakat untuk kedaruratan dan bencana.

Pada pelaksanaan program HPCRED, terang Rahmawati, Muhammadiyah bekerjasama dengan aktor dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan bencana. Seperti Kementrian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan, BNPB, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI).

”Dengan pengalaman Indonesia dengan dua program tersebut dapat dijadikan referensi negara lain untuk melakukan program sejenis,” terang wanita yang kesehariannya berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini. (arif/aan)