PWMU.CO – Saat ini secara nasional Muhammadiyah sedang merespon aturan pemerintah tentang Nomor Induk Berusaha (NIB). Semua amal usaha Muhammadiyah (AUM) harus mempunyai NIB. Konsekwensinya pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan budget.
Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Jember Dr Ir Muhammad Hazmi DESS saat memberikan sambutan pada Silaturrahim Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Balapan di Rumah Makan Asri, Panarukan, Situbondo, Ahad (27/10/19).
PDM Balapan beranggotakan PDM se-Eks Karesidenan Besuki (Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo) plus PDM Lumajang, Probolinggo Kabupaten dan Kota, serta Pasuruan Kabupaten dan Kota.
Dia menambahkan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Majelis Dikti dan Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) berkoordinasi untuk menyerahkan tugas tersebut kepada masing-masing Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).
PWM Jatim telah berkoordinasi dengan mengadakan pertemuan di UM Jember, Sabtu (19/1000/19). Dalam hal ini UM Jember bertugas untuk membantu pendampingan pada PDM Balapan. “Semua AUM termasuk TK ABA segera diselesaikan agar tidak ada masalah NIB dan lainnya,” ungkapnya.
Pesantren Muhammadiyah
Terkait tema Meningkatkan Peran dan Fungsi Pesantren Muhammadiyah, menurut Hazmi, sebenarnya maqam kita bukan di sini, tetapi faktanya kita mempunyai banyak pondok pesantren. “Oleh karena itu suka atau tidak suka harus dipikirkan langkah-langkah untuk penguatan pesantren ini,” tegasnya.
Dalam beberapa kasus, ujarnya, menunjukkan pengkaderan ideologi lebih efektif kalau dengan sistem menginap. “Artinya pembelajar diinapkan sehingga pembelajaran ideologi bisa lebih banyak diberikan,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, banyak pihak mulai melirik cara tersebut yakni mondok, termasuk Muhammadiyah. Tentu ada konsekwensinya. “Bagaimana pemondokannya, makannya, pembinanya dan yang lainnya. Tugas kita bersama bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,” jelasnya. (*)
Kontributor Sugiran. Editor Mohammad Nurfatoni.
