Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki: Perubahan Kurikulum Jangan Reduksi Sekolah Jadi BLK

1353
Pasang Iklan Murah
Zainuddin Maliki (duduk, ketiga dari kanan) bersama pembicara LAIN dan peserta diskusi. (Istimewa/PWMU.CO)

PWMU.COProf Dr Zainuddin Maliki MSi mengatakan, sebuah keberanian tersendiri bagi Presiden Jokowi yang menunjuk pengusaha start up Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Guna memenuhi mimpinya mendekatkan lulusan pendidikan dengan dunia industri, Presiden juga sudah memerintahkan mantan bos Go-Jek itu untuk segera melakukan perubahan kurikulum secara besar-besaran,” katanya di depan peserta diskusi Kabinet Maju dan Masa Depan Bangsa yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Ika Unair), di Kampus C Unair Jalan Mulyorejo Surabaya, Jumat (1/11/19).

Anggota Komisi X DPR RI itu mengapresiasi keberanian Presiden Jokowi melakukan terobosan dalam memecahkan kebuntuan dunia pendidikan nasional kita. “Itu merupakan langkah out of the box yang dengan penuh keberanian diambil oleh Presiden,” ungkapnya.

Kendati demikian anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengingatkan agar pendidikan tidak direduksi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja dengan sejumlah ketrampilan vokasional tertentu. “Penyediaan SDM yang memiliki keterampilan vokasional itu merupakan domain balai latihan kerja (BLK) atau pendidikan vokasional,” ungkapnya.

Dunia industri, sambungnya, memang membutuhkan sejumlah kecakapan vokasional. Apalagi di tengah percepatan perubahan sektor industri yang saat ini telah memasuki era 4.0. Bahkan negara-negara seperti Jepang dan China sudah gencar mengembangkan industri 5.0 dalam berbagai bentuk pengolahan big data, super-Apps, cloud computing, robotic, dan berbagai macam artificial intelligence.

“Indonesia tidak boleh ketinggalan. Tetapi ingat, tugas pendidikan bukan hanya menyiapkan kecakapan vokasional. Tugas utama pendidikan adalah memanusiakan manusia,” ungkap alumnus Sekolah Pascasarjana Unair itu.

Oleh karena itu, lanjut dia, kurikulum yang akan diubah besar-besaran itu jangan sampai mereduksi pendidikan atau sekolah lalu berubah menjadi BLK.

Sementara itu Ketua Departemen Kajian Internasional dan Pemberdayaan Alumni Global Ika Unair, Drs (Ec) Ahmad Cholis Hamzah MSc menyoroti masuknya kalangan profesional, lebih tepatnya kalangan pengusaha dalam kabinet.

Dalam kabinet Indonesia Maju terdiri 53 persen berlatar belakang profesional, dan sisanya, 47 persen, dari kalangan politisi. “Komposisi seperti itu jangan sampai mendistorsi politik di Indonesia lalu berada di bawah kendali kekuatan pasar,” ungkap Staf Khusus Rektor Unair Bidang Internasional itu.

“Saya khawatir jika pasar yang mengendalikan kekuasaan secara otoritatif lalu menjadikan pemerintahan berjalan dengan gaya rule of the rich style maka sangat besar kemungkinan aspirasi masyarakat akan terabaikan,” tandas alumnus University of London ini.

Ketua Pengurus Pusat Ika Unair Dr Akmal Budiyanto SH MSi mengingatkan tentang dampak dari kemajuan teknologi di bidang pendidikan terhadap dekulturisasi dan stigmatisasi masyarakat sipil terutama budaya sopan santun menghilang dengan sendirinya.

“Jika pendidikan terlalu berorientasi Amerika atau Eropa akar budaya kita yang dikenal santun bisa hilang,” ungkapnya.

Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI Dr Taufikurrahman Saleh mengingatkan pentingnya memperkuat leadership, critical and analytical thinking di kalangan muda milenial.

“Kita membutuhkan kemajuan pendidikan yang tidak hanya mampu memberi kecakapan vokasional, tetapi pendidikan yang mampu membangun karakter personal bangsa yang memiliki daya juang dan bermental kuat,” ungkap mantan Ketua Komisi VI DPR RI yang melahirkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu. (*)

Kontributor Dimas Agung Trisliatanto. Editor Mohammad Nurfatoni.