PWMU.CO-Isu radikalisme yang santer dihembuskan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya mirip isu komunisme yang dimainkan era Orde Baru.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari FISIP Universitas Airlangga Surabaya Dr Aribowo saat ceramah dalam rapat kerja Majelis Tabligh PWM Jawa Timur di Trawas, Sabtu (9/11/2019).
Menurut dia, isu komunis pada era Orde Baru digunakan Soeharto untuk mengontrol dan memberangus lawan politiknya dengan berbagai cara.
”Terbukti isu ini sangat efektif dan cukup berhasil menstabilkan kekuasaan apalagi didukung dengan TAP MPR, ” katanya.
Bedanya, sambung Aribowo, Jokowi menggunakan isu radikalisme belum jelas konsepnya. Diharapkan para menteri di kabinetnya bisa menerjemahkan dengan baik.
”Test case-nya kan melalui Menteri Agama kemarin sampai riuh begitu. Faktanya kan para menteri tidak punya tafsir yang jelas tentang radikalisme,” urainya.
Aribowo yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Tabligh PWM Jawa Timur ini menambahkan, jika para menteri ini gagal menerjemahkan maksud Jokowi, maka yang menjadi korban adalah umat Islam. Karena diksi radikalisme hanya distigmakan kepada umat Islam bukan yang lain.
”Selama ini makna radikal hanya memiliki tafsir tunggal versi pemerintah. Sama dengan di era Orde Baru memakai istilah subversif,” ujarnya.
Menurut dia, masuknya sejumlah pensiunan TNI-Polri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin adalah indikasi kuat kabinet Indonesia Maju ini mirip rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
“Faktanya ada enam jenderal yang masuk kabinet Jokowi Jilid 2 ini,” katanya. Aribowo mengakui, analisisnya ini masih bisa diperdebatkan tapi tren politik tak dipungkiri ada persamaan antara era Jokowi dengan Soeharto. (*)
Penulis Rois Editor Sugeng Purwanto
