Bahtiar Effendy dan Bangkitnya Kesadaran Politik Umat

241
Pasang Iklan Murah
Ma’mun Murod Al-Barbasy. (Istimewa/PWMU.CO)

PWMU.CO – “Ada dua orang yang kalau saya marahi apapun tidak pernah melawan atau membantah sedikit pun, yaitu Anda (Ma’mun Murod Al-Barbasy) dan Chaider (S. Bamualim, Dosen FISIP UIN Jakarta).”

Kutipan di atas adalah ucapan terakhir yang saya dengar langsung dari Prof Dr Bahtiar Effendy (Mas Bahtiar). Ucapan itu disampaikan Mas bahtiar sekitar dua pekan sebelum wafatnya di hadapan saya, Rektor UMJ Syaiful Bakhri, Mbak Robiah Khairani (Ani) Hasibuan, dan Mbak Endang Sulastri, di ruang Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Saya sendiri cukup kaget mendengar Mas Bahtiar tiba-tiba mengucapkan pernyataan itu. Sambil tersenyum, saya sedikit berkomentar: “Saya tak pernah membantah karena sudah paham Mas Bahtiar. Kalau membantah bisa-bisa saya kualat, ha-ha-ha …”

Saya memang termasuk dekat dengan Mas Bahtiar, namun kedekatan saya tentu jangan dipahami sebagaimana kedekatan Mas Bahtiar dengan Bang Fachry Ali, Mas Komaruddin (Hidayat), Bang Din (Syamsuddin), Mas Hajriyanto (Yasin Thohari), Kang Syaiful Mujani, atau Mas Ali Munhanif, yang sejak lama mempunyai kedekatan intelektual.

Karena dekat, tak jarang saya curhat banyak hal ke Mas Bahtiar dan juga sebaliknya. Mulai persoalan pribadi sampai masalah-masalah seputar politik. Dari mulai yang ringan sampai yang berat. Ketika ramai kasus Mas Anas Urbaningrum (2013-2014), saya juga banyak curhat dan memberikan banyak informasi kepada Mas Bahtiar di seputar kasus Anas yang tak banyak publik ketahui.

Tujuannya tentu agar Mas Bahtiar bisa membantu membangun opini publik secara proporsional terkait kasus Mas Anas, karena saat itu opini-opini sesat terkait kasus Mas Anas berhasil dibangun oleh rezim yang berkuasa, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sang presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Alhamdulillah, Mas Bahtiar termasuk yang berkenan membantu membangun opini secara proporsional terkait kasus Mas Anas.

Harus diakui, dalam kasus Mas Anas itulah untuk kali pertama sejak kelahirannya, “kesucian” KPK sebagai lembaga antirasuah cukup ternodai. Bagi yang mengikuti kasus Mas Anas secara fair dan proporsional hingga yang bersangkutan divonis masuk penjara dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), semakin jelas bahwa kasus Mas Anas memang sangat sarat dengan politik. KPK benar-benar berhasil dijadikan sebagai alat politik untuk membunuh karir politik Mas Anas.

Mas Bahtiar juga orang yang cukup berjasa dalam studi saya. Selain Mbak Chusnul Mar’iyah, Mas Bahtiar-lah yang memberikan rekomendasi kepada saya untuk melanjutkan studi pada Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sebagai bentuk penghargaan, saat hendak Sidang Tertutup Doktor, saya berniat meminta Mas Bahtiar (atau Bang Din) untuk menjadi penguji ahli. Rupanya pada tanggal yang ditentukan Mas Bahtiar tidak bisa. Ada agenda beberapa hari di luar kota. Akhirnya pilihan satu-satunya tinggal Bang Din (Din Syamsuddin). Alhamdulillah, Bang Din bersedia, meski menawar waktunya mundur sehari karena pada waktu bersamaan baru pulang dari luar negeri. Akhirnya Bang Din-lah yang menjadi penguji ahli. Kebanggaan tersendiri bagi saya.

Ketika saya Sidang Promosi Doktor dan Mas Bahtiar tidak bisa menghadiri, tak lama setelah itu, Mas Bahtiar mengirim pesan melalui WhatsApp: “Ma’mun, saya waktu itu tidak bisa hadir (di Sidang Promosi Doktor), saya mau traktir kamu makan, terserah kamu maunya di mana.” Akhirnya kami makan berdua di RM Ikan Bakar Manado di Jalan Adhiyaksa.

Di sela-sela makan, Mas Bahtiar masih sempat bilang: “Lupa, saya mau bawakan jaket bagus untuk kamu. Nanti kamu ambil saja di ruang saya di FISIP UIN atau saya suruh sopir antar ke FISIP UMJ”. Sambil mengucapkan terima kasih, saya cium tangan Mas Bahtiar. Akhirnya jaket bagus itu pun saya terima, dikirim oleh supir Mas Bahtiar. Rupanya jaket bagus itu hadiah promosi doktor dan bentuk permohonan maaf.

Kedekatan saya dengan Mas Bahtiar secara lebih intens setidaknya dimulai sejak hasil Muktamar Malang 2005. Dalam susunan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah hasil Muktamar Malang, Mas Bahtiar diberi kepercayaan menjadi Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, sebuah lembaga yang mengurusi masalah-masalah politik kebangsaan Muhammadiyah. Sekretaris dijabat oleh Ahmad Rofiq. Saya sendiri dimasukan sebagai anggota LHKP.

Dalam perjalanannya, karena Ahmad Rofiq mengundurkan diri seiring jabatan yang disandangnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Matahari Bangsa (PMB), maka saya diminta menjadi semacam “Plt Sekretaris” hingga pelaksanaan Muktamar Yogyakarta 2010. Sejak itulah, intensitas kedekatan saya dengan Mas Bahtiar terjadi.

Firasat bahwa Mas Bahtiar akan segera kembali ke haribaan Allah memang seperti terasa pada pertemuan terakhir ini, di ruang Rektor UMJ itu. Mas Bahtiar sempat bicara yang bernada keluh kesah yang substansinya saya narasikan kira-kira seperti ini:

“Kenapa saya diberi sakit seperti ini. Apa dosa saya. Kecil saya sekolah, masuk pesantren, lalu kuliah sampai jadi dosen dan guru besar. Saya tidak korupsi, saya tidak berbuat yang merugikan negara?”

Saat itu saya hanya bisa berusaha menenangkan Mas Bahtiar sambil berkata: “Ini ujian Mas, semoga Allah bisa mengembalikan kesehatan Mas Bahtiar.”

Dalam hati sendiri saya berdoa: “Ya Allah, kalau sakit Mas Bahtiar adalah bagian dari kuasa-Mu untuk menggugurkan dosa-dosanya, maka cukupkanlah sakitnya ya Allah.”

Dalam salah satu hadits disebutkan: “Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Saat itu Mas Bahtiar juga bilang: “Saya mau hidup tenang dan rileks. Saya mau makan enak.” Bagi siapapun yang sering membaca firasat orang yang mau meninggal, maka ucapan Mas Bahtiar bisa jadi merupakan firasat bahwa beliau akan segera meninggalkan kita semua.

Dan seperti diketahui, tak lama kemudian Mas Bahtiar masuk rumah sakit. Saya sendiri baru mendengar kabar ini setelah masuk di ruang ICU, Ahad sore, 17 November 2019.

Mendengar Mas Bahtiar masuk ICU, perasaan saya sudah tidak enak saja. Dengan maksud untuk meminta doa, saya langsung membuat dan mengirim status permohonan doa untuk kesembuhan Mas Bahtiar di grup-grup WA, Facebook, dan media sosial lainnya.

Senin, 18 November 2019 selepas Wisuda UMJ, saya segera meluncur ke RSI Cempaka Putih. Sampai di RSI sudah melebihi jam besuk (jam 13.20), namun oleh para perawat saya diperbolehkan masuk untuk menjenguk Mas Bahtiar. Rupanya para perawat masih hafal wajah saya karena belum lama istri saya sempat ‘mondok’ selama lima hari di ICU.

Kondisi Mas Bahtiar cukup memprihatinkan. Saya bisiki: “Mas, ini Ma’mun, banyak istighfar Mas. Njenengan orang baik.” Habis itu, tanpa bisa dibendung, saya menangis nikmat sekali di sisi tempat tidur Mas Bahtiar, sambil berdoa, semoga Allah memberikan yang terbaik.

Akhirnya, innalillâhi wa inna ailahi râjiûn, Allah memanggil Mas Bahtiar kembali ke haribaan-Nya, Rabu, 20 November 2019, tepat pukul 23.50 WIB. Saya sempat melihat wajah jenazah Mas Bahtiar, putih dan bersih, terlihat senyum. Saya juga yang ikut mengangkat dan meletakkan jenazahnya di liang kubur. Insyaallah Mas Bahtiar masuk surga-Nya.

Prof Bahtiar Effendy di acara Milad Muhammadiyah ke-108 di PWM Jatim. (Foto MN/PWMU.CO)

Masuk PP Muhammadiyah “Tambahan”
Beberapa kali nama Mas Bahtiar lolos masuk 39 besar dari hasil pemilihan di Sidang Tanwir yang, biasanya, dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan pembukaan Muktamar Muhammadiyah.

Pada Sidang Tanwir 2015 dengan agenda memilih bakal calon pimpinan Muhammadiyah misalnya, nama Mas Bahtiar berhasil menduduki nomor urut 24 dengan 104 suara dari 82 orang bakal calon pimpinan Muhammadiyah. Berikut 39 nama calon pimpinan Muhammadiyah:

  1. Anwar Abbas (151 suara)
  2. Abdul Mu’ti (150 suara)
  3. A. Dahlan Rais (149 suara)
  4. Yunahar Ilyas (149 suara)
  5. M. Busyro Muqoddas (145 suara)
  6. Dadang Kahmad (144 suara)
  7. Muhadjir Effendy (138 suara)
  8. Agung Danarto (138 suara)
  9. Suyatno (137 suara)
  10. Haedar Nashir (137 suara)
  11. Sukriyanto AR (136 suara)
  12. Syafiq A. Mughni (133 suara)
  13. M. Yunan Yusuf (129 suara)
  14. Zamroni (125 suara)
  15. Imam Addarutqutni (124 suara)
  16. Hajriyanto Y. Thohari (122 suara)
  17. Marpuji Ali (122 suara)
  18. M. Goodwill Zubir (120 suara)
  19. Muhammad Alwi Uddin (111 suara)
  20. Thohir Luth (111 suara)
  21. Bambang Setiaji (111 suara)
  22. Syafrudin Anhar (109 suara)
  23. Ahmad Jainuri (109 suara)
  24. Bahtiar Efendy (104 suara)
  25. Khoiruddin Bashori (103 suara)
  26. Chairil Anwar (103 suara)
  27. Nadjamuddin Ramly (100 suara)
  28. Syamsul Hidayat (96 suara)
  29. Sudibyo Markus (96 suara)
  30. Asep Purnama Bahtiar (93 suara)
  31. Rizal Sukma (93 suara)
  32. Muhammad Muqoddas (92 suara)
  33. Ahmad Norma Permata (92 suara)
  34. Munir Mulkhan (90 suara)
  35. Agus Sukaca (89 suara)
  36. Agus Taufiqurrohman (87 suara)
  37. Untung Cahyono (85 suara)
  38. Imam Robandi (83 suara)
  39. Bambang Sudibyo (83 suara).
Baca Juga:  Pendiri Muhammadiyah Pongangan Ini Wafat Wariskan Kegigihan Berdakwah

Namun ketika memasuki tahapan selanjutnya di arena Muktamar untuk memilih 13 anggota pimpinan Muhammadiyah, nama Mas Bahtiar selalu terpental dari 13 besar. Seingat saya, nama Mas Bahtiar selalu berada di kisaran urutan antara 15 sampai 25. Berikut perolehan suara 13 besar pimpinan Muhammadiyah pada Muktamar Muhammaiyah 2015 di Makassar:

  1. Haedar Nashir: 1.947‎ suara
  2. Yunahar Ilyas: 1.928 suara
  3. A. Dahlan Rais: 1.827‎ suara
  4. M. Busyro Muqaddas: 1.811 suara
  5. Abdul Mu’ti: 1.802‎ suara
  6. Anwar Abbas: 1.436‎ suara
  7. Muhadjir Effendy: 1.279 suara
  8. Syafiq A. Mughni: 1.198 suara
  9. Dadang Kahmad: 1.146‎ suara
  10. Suyatno: 1.096‎ suara
  11. Agung Danarto: 1.051 suara
  12. Goodwill Zubair: 1.049 suara
  13. Hajriyanto Y. Thohari: 968‎ suara

Dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah terdapat klausul pada Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi: “Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.”

Namun di pasal yang sama pada ayat 5 terdapat juga ketentuan yang berbunyi: “Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.”

Klausul ini memberikan peluang bagi Mas Bahtiar untuk bisa masuk anggota pimpinan melalui jalur “tambahan”. Namun nama Mas Bahtiar pun tak pernah masuk sebagai anggota pimpinan “tambahan”, baik pada hasil Muktamar Malang 2005 maupun Muktamar Yogyakarta 2010. Baru melalui hasil Muktamar Makassar 2015, nama Mas Bahtiar masuk sebagai anggota pimpinan “tambahan”.

Seperti diketahui, Muktamar Makassar menghasilkan 13 “dewa” yang menjadi pimpinan Muhammadiyah. Di antara 13 “dewa” tersebut, sebagian besar menggambarkan sosok yang “pasif politik”, untuk menyebut mereka yang cenderung apatis dan tak menganggap politik sebagai sesuatu yang penting dalam perjuangan politik keumatan, termasuk di dalamnya Muhammadiyah.

Sebagian kecil bahkan cenderung “antipolitik”, untuk menyebut mereka yang emoh dan bahkan negatif terhadap politik yang berbau kekuasaan dan kepartaian. Hanya sedikit sosok yang masuk kategori “aktif politik”, untuk menyebut mereka yang peduli dan menganggap pentingnya politik kekuasaan dan kepartaian. Di antara yang sedikit itu, di antaranya ada nama Mas Hajri.

Belakangan, tak lama setelah menjadi Ketua Umum, Ajengan Haedar Nashir yang sebelumnya saya kategorikan sebagai sosok yang “pasif politik” telah bergeser ke arah “aktif politik”.

Dukungan Ajengan Haedar ketika kalangan muda Muhammadiyah menginisiasi pertemuan politik yang kemudian langsung “diambil alih” oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menyelenggarakan pertemuan politik bertajuk “Konsolidasi Politik Nasional” yang mengundang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Ketua LHKP Wilayah se-Indonesia. Bagi saya, ini merupakan bukti bahwa Ajengan Haedar telah mengalami lompatan dari “pasif politik” beralih ke “aktif politik”.

Berkat dukungan Ajengan Haedar, dalam pertemuan ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah tampil power full. Selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum, beberapa anggota pimpinan lainnya juga hadir. Hadir untuk membincangkan soal perlunya kader-kader Muhammadiyah terlibat aktif dalam ranah politik kebangsaan, yang di antaranya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menduduki lembaga-lembaga negara.

Sedikitnya sosok yang “aktif politik”, maka selepas Muktamar Makassar, saya berinisiatif untuk mengusulkan nama Mas Bahtiar ke beberapa anggota pimpinan Muhammadiyah. Namun di antara beberapa nama pimpinan tersebut, saya memang secara serius bicara dengan Mas Hajri dan juga pernah saya sampaikan ke Mas Abdul Mu’ti, agar memperjuangkan nama Mas Bahtiar masuk di jajaran anggota pimpinan “tambahan”.

Argumentasi saya waktu itu, pertama, terkait kelangkaan sosok “aktif politik” di tubuh pimpinan Muhammadiyah. Sementara, meskipun praktik politik kepartaian saat ini jauh dari ideal, saya tetap berkeyakinan bahwa penting bagi Muhammadiyah untuk memikirkan secara serius agar kader-kader politiknya bisa masuk dan mewarnai di lembaga-lembaga politik, terutama di parlemen dan komisoner-komisioner yang bersinggungan dengan masalah kepolitikan.

Nah, untuk melakukan kerja-kerja politik ini, maka di jajaran pimpinan Muhammadiyah perlu diperkuat sosok-sosok yang “aktif politik”, salah satunya adalah Mas Bahtiar. Saat itu saya sebenarnya mengusulkan ke Mas Hajri dua nama, yaitu Mas Bahtiar dan Mas Imam Addaruqutni. Nama yang disebut terakhir adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP PM), pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjadi Ketua Umum PMB, hafidz (hafal 30 juz), bahasa Inggris dan bahasa Arabnya very excellent. Sudah sepantasnya untuk untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah.

Namun di antara dua nama ini, saya lebih menomorsatukan nama Mas Bahtiar. Memunculkan nama Mas Imam dikhawatirkan akan memunculkan resistensi dari anggota pimpinan Muhammadiyah. Meskipun mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, namun Mas Imam juga mantan politisi. Besar kemungkinan akan menimbulkan resistensi. Sementara Mas Bahtiar adalah PNS atau ASN, sehingga akan lebih mudah diterima bila dibandingkan dengan nama Mas Imam.

Saya masih ingat, saat itu saya sampaikan ke Mas Hajri, kalau kehadiran Mas Bahtiar akan bisa memperkuat posisi Mas Hajri yang notabene masuk kategori “aktif politik”.

Kalau Mas Bahtiar berhasil masuk jajaran anggota pimpinan “tambahan”, harapannya kalau bukan Mas Hajri, maka Mas Bahtiar yang akan memegang ketua yang membidangi Majelis Hukum dan HAM (MHH) dan LHKP, sehingga kerja-kerja politik akan lebih semarak dan bergairah. Apalagi ketika Mas Bahtiar menjadi Ketua LHKP, keberadaan LHKP cukup aktif dan dinamis.

Namun ternyata yang membidangi MHH dan LHKP bukan salah satu dari keduanya. Mas Hajri lebih memilih menjadi ketua yang membidangi ZIS, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup. Dugaan saya, Mas Hajri tidak memilih menjadi ketua yang membidangi Hukum dan HAM dan LHKP semata lebih untuk menghindari cap sebagai “politisi” Partai Golkar. Sementara Mas Bahtiar disepakati menjadi ketua yang membidangi Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

Kedua, seperti diketahui, Mas Bahtiar adalah orang yang berasal dari keluarga yang sangat NU, bukan saja NU biologis, tapi juga ideologis dan organisatoris, yang dengan kesadarannya sendiri mau terlibat aktif dan menjadi pimpinan Muhammadiyah. Memang sudah menjadi rahasia umum, nama Bang Din termasuk yang mengajak Mas Bahtiar aktif di Muhammamdiyah, namun putusan akhir untuk aktif di Muhammadiayah tetap saja ada pada diri Mas Bahtiar.

Bahwa pada akhirnya Mas Bahtiar memutuskan untuk masuk Muhammadiyah tentu ada beragam pertimbangan, termasuk pertimbangan atas ajakan dari Bang Din. Mas Bahtiar juga sosok cendekiawan papan atas Indonesia yang mempunyai integritas, nama besar, dan pengaruh. Rasanya tidak salah dan berlebihan kalau Mas Bahtiar dimasukan untuk duduk di jajaran pimpinan Muhammadiyah, meskipun masuk lewat jalur “tambahan”.

Masuknya Mas Bahtiar di jajaran pimpinan Muhammadiyah di antaranya buah dari perjuangan Mas Hajri. Selain beberapa anggota PP Muhammadiyah secara implisit pernah bercerita ke saya, Mas Hajri sendiri pernah bercerita setidaknya sebanyak tiga kali ke saya. Sekali cerita di hadapan Bang Din, Mbak Chusnul Mar’iyah, saya, Mas Bahtiar, dan Pak Syaiful Bakhri.

Seingat saya pertemuan itu terjadi di Pondok Indah Mal (PIM). Sekali saat saya sowan ke kediaman Mas Hajri membincang pencalegan saya di PAN untuk Pemilu 2019. Dan terakhir obrolan via WhatsApp. Saat obrolan ini berlangsung, posisi Mas Hajri masih berada di Libanon. Sementara posisi Mas Bahtiar tengah berada di ruang ICU. Beberapa pesan whatsapp saya dengan Mas Hajri rasanya penting untuk dikutip dalam tulisan ini:

Baca Juga:  Din Syamsuddin: Terorisme, Bersifat Keagamaan atau Politis?

Mas Hajri: “Bersyukur dulu kita masukan ke PP. Tambahan…”

Saya jawab: “Itu amal Njenengan yang luar biasa”.

Mas Hajri: “Itu gara-gara permintaan Anda. Sampai harus ‘berkelahi’ dengan 13 orang PP (Muhammadiyah) untuk masukin dia (Mas Bahtiar).

Saya jawab: “Hahaha makasih. Saya dapat pahala juga. Tapi Mas Bahtiar selalu ingat yang masukin ke tambahan itu Mas HYT (selain memanggil Mas Hajri, terkadang saya juga memanggilnya dengan panggilan Mas HYT, Hajriyanto Yasin Thohari)”.

Mas Hajri: “Ikhlas lillahi ta’ala… waktu kami ngotot masukin nama beliau (Mas Bahtiar) ke PP (tambahan).”

Pesan WhatsApp ini sengaja saya munculkan dalam tulisan ini, tujuannya tentu bukan untuk menonjolkan jasa dan sosok Mas Hajri atas masuknya Mas Bahtiar di jajaran pimpinan “tambahan”. Sama sekali tidak. Tapi semata untuk menggambarkan bagaimana eratnya persahabatan Mas Hajri, Mas Bahtiar, (dan tentu Bang Din).

Mempunyai Kepedulian dan Keberpihakan pada Politik Islam
Hampir lima belas tahun saya mengenal dan bergaul dengan Mas Bahtiar, kesimpulan saya, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini adalah sosok yang mempunyai keberpihakan pada politik Islam. Keperpihakan ini tergambar setidaknya melalui tulisan-tulisannya, terutama karya besarnya yang berjudul: Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, yang mula pertama diterbitkan oleh Paramadina, 1998.

Bagi yang jeli membaca karya besar Mas Bahtiar ini, dapat disimpulkan dengan baik bahwa Mas Bahtiar adalah sosok ilmuwan politik yang mempunyai kepedulian dan keberpihakan terhadap politik Islam. Mas Bahtiar berharap sekali ada atau lahir partai Islam atau partai berbasis massa Islam yang tumbuh, besar, dan kuat yang mempunyai komitmen untuk menghadirkan wajah Islam yang holistic, sehingga Islam dengan nilai-nilai politiknya yang agung dapat menghiasi perpolitikan di Indonesia.

Bentuk kepedulian dan keberpihakan konteks Muhammadiyah setidaknya tergambar dari “tawaran lama” Mas Bahtiar terkait dengan amal usaha politik Muhammadiyah (AUPM), yang digemakannya kembali setelah menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah.

Saya masih ingat, menjelang Muktamar Yogyakarta tahun 2010, LHKP yang saat itu dipimpin Mas Bahtiar mengadakan rangkaian kegiatan seminar politik nasional yang membincang soal relasi Muhammadiyah dan politik yang digelar di beberapa provinsi.

Sebagai Ketua LHKP, dalam acara tersebut terkadang Mas Bahtiar memberikan kata pengantar dan sekaligus sebagai pembicara. Saat itu, Mas Bahtiar menampakkan sosoknya sebagai ilmuwan politik yang peduli pada politik Islam. Bukan hanya itu, implisit Mas Bahtiar juga mulai membincang soal AUPM.

Dalam banyak kesempatan Mas Bahtiar menyerukan tentang pentingnya Muhammadiyah mempunyai AUPM. Ada tiga opsi yang ditawarkan, yaitu Muhammadiyah secara resmi mendirikan partai politik tersendiri, sebagaimana Muhammadiyah mendirikan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan amal usaha sosial lainnya; memosisikan partai tertentu sebagai “partai Muhammadiyah”; dan menebar kader politik Muhammadiyah di banyak partai politik.

Di antara tiga opsi tersebut, Mas Bahtiar berharap PAN—-partai yang kelahirannya mempunyai relasi historis dengan Muhammadiyah—menjadi “partai utama” Muhammadiyah sembari tetap membiarkan kader-kader politik lainnya untuk melakukan diaspora politik ke banyak partai.

Sebagai political scientist, Mas Bahtiar memandang penting posisi partai politik. Karenanya ketika saat itu (2007), teman-teman angkatan muda Muhammadiyah (AMM) berencana mendirikan partai politik baru, Mas Bahtiar termasuk yang mendukungnya, meski juga sambil memberikan kritik-kritik tajam.

Mas Bahtiar juga mempunyai perhatian terhadap PAN, PKB, PPP, dan PKS, yang dinilai sebagai representasi partai Islam dan berbasis massa Islam. Hingga menjelang wafatnya, Mas Bahtiar masih berharap keempat partai ini bisa mewarnai secara positif politik di Indonesia.

Dalam tulisan ini, saya juga ingin mendeskripsikan sedikit tentang kekecewaan Mas Bahtiar terhadap praktik politik di Indonesia, terlebih dalam lima tahun terakhir. Mas Bahtiar misalnya menolak logika-logika politik sesat yang dikembangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para mendukungnya selama proses Pilgub DKI Jakarta, dari mulai kasus Almaidah sampai soal pemimpin dari kalangan minoritas dengan dalih demokrasi dan Pancasila yang ditafsir secara ngawur.

Sebagai orang yang mempunyai jangkar pergaulan sangat luas dan lintas relasi, kritik keras dan penolakan Mas Bahtiar terhadap Ahok tentu tidak terkait dengan masalah agama. Sama sekali tidak! Tapi lebih karena ilmu politik yang dipelajarinya, logika-logika demokrasi yang dipahaminya. Bagaimana mungkin untuk menilai toleran atau tidaknya Indonesia diukur dari kepemimpinan kaum minoritas. Justru kalau menggunakan rumus demokrasi dengan baik, tak semestinya minoritas berkuasa atas mayoritas, baik dalam konteks kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi.

Pandangan ini yang saya tangkap dari pesan-pesan whatsapp Mas Bahtiar yang kerap saya terima selama proses Pilgub DKI Jakarta. Dalam pandangan Mas Bahtiar, kubu Ahok justru yang dinilai terlalu sering menebar isu SARA secara tak beradab. Aksi 212 dalam pandangan Mas Bahtiar hanya impact dari isu SARA yang dikembangkan kubu Ahok. Kalau Ahok dan pendukungnya bersikap santun, maka Pilgub tidak akan gaduh. Bahkan Mas Bahtiar pernah mengatakan kalau saja Ahok itu bisa menjaga ucapan dan perangainya, maka terlalu mudah bagi Ahok untuk bisa menjadi gubernur DKI Jakarta.

Sementara terkait dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Mas Bahtiar termasuk sosok akademisi yang paling keras kritik-kritiknya terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Kritik Mas Bahtiar mulai dari soal leadership Joko Widodo yang dinilai lemah, menguatnya kembali polarisasi ideologis yang tergambar dari mengerasnya politik aliran atau politik identitas selama menjelang, saat dan pasca Pilpres 2019. Tak kurang, Mas Bahtiar juga menyoroti proses Pilpres 2019 yang dinilainya penuh kecurangan.

Dalam konteks Pilpres 2019, saya membatasi diri untuk tidak menguraikan lebih jauh pandangan-pandangan politik dan kritik-kritik Mas Bahtiar. Saya merasa tidak pada tepat saja ketika yang bersangkutan (Mas Bahtiar) sudah tiada. Toh Pilpres 2019 –yang banyak meninggalkan catatan buruk– juga sudah usai. Pesta Pilpres 2019 sudah usai, semua “peserta pesta” sudah menikmati “kue politik”. Tentu ada yang beruntung karena dapat menikmati “kue politik” yang enak, namun ada pula yang kecewa karena hanya mendapatkan “kue politik” sisa yang tidak mengenakan. Sekian. (*)

Opini oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy, Dekan FISP UMJ.