PWMU.CO– Proyek infrastruktur di Jawa Timur ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk obligasi daerah untuk dibeli. Dana yang terkumpul dipakai membiayai pembangunannya.
Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Khofifah ketika silaturahim ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim di gedung Mas Mansyur Jl. Kertomenanggal, Jumat (14/2/2020).
Juga hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Emil Dardak. Mereka disambut oleh Ketua PWM Dr Saad Ibrahim bersama pimpinan lainnya dan anggota majelis, lembaga, Ortom, rektor, dan direktur amal usaha.
Gubernur Jatim Khofifah menjelaskan, proyek pembangunan infrastruktur di Jatim sudah ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
”Ada sejumlah 218 proyek dengan estimasi biaya Rp 294 triliun. Salah satu pembiayaannya dengan menerbitkan obligasi daerah atau sukuk obligasi yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan mendapatkan keuntungan dari operasional proyek,” katanya.
Caranya, sambung dia, misal tim ekonomi PWM Jatim bisa melihat mana proyek yang BEP (Break Even Point) cepat bisa dipilih sehingga modal dan keuntungan balik. Estimasi anggaran itu berdasar perhitungan hari ini. Nanti pasti ada kenaikan harga tanah dan lainnya sehingga kemungkinan bisa berubah.
”Saya berharap dengan menerbitkan obligasi daerah ini masyarakat Jawa Timur ikut jadi owner proyek-proyek di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Proyek Infrastruktur Prioritas
Proyek-proyek prioritas antara lain di Gerbangkertosusila sebanyak 77 proyek dengan estimasi anggaran Rp 171,4 triliun. Bromo Tengger Semeru sebanyak 47 proyek dengan estimasi anggaran Rp 38 triliun, dan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebanyak 44 proyek dengan estimasi anggaran Rp 36,436 triliun.
Salah satu proyek di Gerbangkertosusila adalah pembangunan Mass Rapid Transport (MRT) yang menghubungkan kereta api untuk mengintegrasikan transportasi publik, barang dan jasa di wilayah Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan.
Menurut dia, beberapa investor ada yang tertarik dengan MRT. Misalnya Duta Besar Inggris Moazzam Malik mengatakan tertarik ambil bagian meskipun bukan membiayai seluruhnya.
”Beberapa investor lain juga ada yang masuk lewat Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan KSP (Kantor Staf Presiden). Tapi saya menginginkan investasi dari pusat satu pintu lewat Menko Perekonomian,” tandasnya.
Menjawab tawaran ini Ketua PWM Saad Ibrahim menyampaikan, yang hadir di forum ini ada direktur rumah sakit, rektor yang sudah punya pengalaman untuk pengembangan usaha. ”Soal itu nanti dipikirkan mereka. Muhammadiyah Jatim juga punya semacam BUMD yang ditangani oleh perguruan tinggi seperti Sengkaling di Malang,” katanya. (*)
Penulis/Editor Sugeng Purwanto
