DPR Minta Nadiem Segera Realisasi Refokusing APBN Covid-19. Itu desakan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Dr Zainuddin Maliki MSi.
PWMU.CO – Komisi X DPR RI telah menyepakati refocusing APBN di lingkungan Kemendikbud sebesar Rp 405 miliar untuk mendukung percepatan pencegahan Covid-19 sejak 27 Maret 2020 lalu.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki mengatakan, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mestinya sudah harus bergerak cepat. Merealisasi hasil refocusing APBN tahun anggaran 2020 tersebut dalam penanganan wabah Covid-19.
“Masalahnya eskalasi serangan Covied-19 terus meningkat,” ungkapnya pada PWMU.CO Selasa (7/4/2020).
Dia menegaskan, eskalasi serangan wabah Covid-19 itu bahkan sudah semakin terasa dampaknya hingga menyentuh aspek sosial maupun ekonomi.
“Kinerja perdagangan, aktivitas bisnis di berbagai sektor, juga nilai tukar telah mengalami penurunan drastis. Banyak pengusaha yang tidak bisa mengoperasikan lagi bisnisnya dan kemudian merumahkan para pekerjanya,” jelas Zainuddin Maliki.
Menurunya, jumlah yang di PHK memang belum ada laporan. Tetapi sudah bisa dipastikan semakin banyak. “Setidak-tidaknya semakin banyak pula masyarakat yang penghasilannya semakin menipis,” ujarnya.
Tanpa Peta Persebaran
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah yang terjangkit Covid-19 per 5 April 2020. Terdapat penambahan sebanyak 181 jiwa. Sehingga jumlah seluruh kasus positif corona sebanyak 2273 jiwa.
Kasus yang sembuh bertambah 14 orang. Sehingga totalnya menjadi 164 jiwa. Yang meninggal tambah 7 orang sehingga total sebanyak 198 jiwa.
“Jika gerak cepat pelaksanaan 150.000 rapid test yang direncanakan di lima rumah sakit pendidikan (RSP) dengan realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp 90 miliar dan dengan mobilisasi 13 fakultas kedokteran mestinya bisa membantu untuk kepentingan banyak hal,” ujarnya.
Zainuddin Maliki menambahkan, di samping bisa mengejar target Kemendikbud 7600 sampel tes per hari tentunya bisa segera menangani status mereka yang menjalani tes cepat sesuai protokol kesehatan.
“Dari rapid test ini tentu diperoleh data yang bisa juga digunakan untuk membantu membaca peta persebaran Virus Corona,” kata dia.
Sejauh ini, sambungnya, pemerintah menangani Covid-19 tanpa peta persebaran yang jelas. Masyarakat hanya diberi data tentang jumlah kasus, mereka yang dirawat, yang sembuh dan yang meninggal di satu wilayah tertentu.
“Data ini tidak bisa menggambarkan pergerakan orang yang berstatus ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan),” ujarnya.
Soal Data Covid-19 Tak Singkron
Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur dua periode itu mengatakan, persoalan semakin mengkhawatirkan setelah data-data itu belakangan diakui oleh BNPB tidak sinkron. Antara yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dengan yang dilaporkan oleh daerah.
“Pemerintah sendiri mengaku tidak habis pikir, mengapa data yang ada di tangannya tidak sinkron. Namun, salah satu sebabnya dikatakan tidak semua yang terpapar Covid-19 bersedia melapor karena takut distigma negatif oleh masyarakat sekitar,” katanya.
Jika masalahnya ada pada masyarakat yang gagal paham akan pentingnya laporan, dia melanutkan, maka dari sini sebenarnya mendesak bagi relawan mahasiswa untuk kemanusiaan segera turun lapangan.
“Mahasiswa kedokteran yang ditarget Menteri Nadiem hingga 15.000 personil seharusnya hari ini juga sudah bisa turun ke lapangan membantu mitigasi maupun penanganan wabah Covid-19,” kata Zainudin Maliki, Anggota DPR minta Nadiem segera realisasi refocusing APBN 2020.
Zainuddin Maliki berharap, pemerntah segera melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga masyarakat memahami akan pentingnya menjaga kesehatan menghadapi wabah Covid-19 dan bersedia melaporkan status kesehatan mereka.
“Tentu dalam melaksanakan mitigasi, para relawan ini harus tetap sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan kewenangannya dalam kordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” pesannya.
Penuls/Editor Mohammad Nurfatoni.
