PSBB diperpanjang atau tidak, berikut hasil survey oleh Institut Faqih Usman bersama Bidang Riset dan Teknologi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Gresik.
PWMU.CO – Hasil survei soal PSBB dirilis Institut Faqih Usman bersama Bidang Riset dan Teknologi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Gresik, Rabu (3/6/20).
Menariknya, pembatasan aktivitas orang ternyata selain dianggap efektif, juga tidak efektif. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Kampanye Isu Muhammad Manu.
Ia menjelaskan, efektif tidaknya pembatasan aktivitas orang disebabkan karena peraturan yang tidak konsisten, juga rendahnya kesadaran masyarakat. “Mungkin untuk bidang pendidikan efektif karena semua sekolah diliburkan, tapi tidak semua tempat ibadah meniadakan jamaah,” tambahnya. “Karena itu, edukasi kepada masyarakat juga harus didorong lebih kuat lagi”.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Eksekutif Institut Faqih Usman Awan Aditama menjelaskan, poin penting dari survei ini adalah publik terbelah saat ditanya apakah setuju PSBB diperpanjang. Di satu sisi, lanjutnya, menginginkan diperpanjang karena melihat tren yang terus naik. “Sebagian lain tidak setuju diperpanjang,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak 54,9 persen responden menyatakan tidak setuju Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang, sedangkan 45,1 persen setuju diperpanjang. Hal tersebut, kata dia, terkait dengan efektivitas penerapan PSBB dan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Gresik.
“Sebagian besar sebanyak 43,2 persen memberikan angka tiga dari skala 1 sampai 5 untuk kinerja Gugus Tugas. Yang menilai tidak baik (angka 1) sebesar 17,3 persen, sedangkan yang menilai baik hanya 3,1 persen,” paparnya.
Efektif sekaligus Tidak Efektif
Menurutnya, jika PSBB diperpanjang karena tren kasus masih meningkat, maka kinerja gugus tugas harus ditingkatkan. Perbaikan ini, sambungnya, dengan cara mempertahankan kinerja program yang dinilai baik dan memperbaiki yang kurang baik.
Awan memaparkan, program penanganan yang dianggap efektif adalah pembatasan aktivitas orang (37,7 persen) dan tindakan medis (29,6 persen). “Sedangkan dua program yang dianggap paling tidak efektif atau tidak berjalan baik dalam mencegah penyebaran Covid adalah pembatasan aktivitas orang (35,8 persen), penyaluran bantuan pemerintah (21,6 persen), dan pembatasan aktivitas usaha (20,4 persen),” jelasnya.
Survei ini dilakukan secara daring dengan random sampling dan kuesioner tertutup pada periode 26-30 Mei 2020. Jumlah responden sebanyak 162 orang, berasal dari 17 kecamatan (semua kecamatan di Kabupaten Gresik kecuali Tambak).
Responden paling banyak dari Kecamatan Manyar 22,2 persen, Kebomas 18,5 persen, dan Gresik 9,9 persen. Sedangkan profesi responden terbesar adalah pegawai swasta 40,1 persen, disusul pelajar/mahasiswa 17,9 persen, dan pengusaha/ pedagang/persewaan 10,5 persen. (*)
Penulis Ria Pusvita Sari. Editor Mohammad Nurfatoni.
