PWMU.CO-Tanwir Muhammadiyah akan digelar secara online pada Ahad (19/7/2020). Demikian keputusan Rapat Pimpinan Muhammadiyah Tingkat Pusat yang berlangsung secara online, Ahad (5/7/2020).
Tanwir adalah musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar untuk memutuskan agenda organisasi. Salah satunya kemungkinan menunda Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah pada tahun 2021 atau 2022. Semula muktamar direncanakan di Solo pada 1-5 Juli. Karena wabah corona kemudian diputuskan mundur Desember mendatang.
Rapat diikuti jajaran Pimpinan Pusat, Majelis, Lembaga, Biro, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se Indonesia, Pimpinan Pusat Aisyiyah, Pimpinan Ortom Tingkat Pusat, dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah se Indonesia.
Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto menjelaskan, agenda Tanwir akan membicarakan waktu penundaan Muktamar Muhammadiyah, ”Tadi ada beberapa usulan antara Juli 2021, November 2021, atau Juli 2022, nanti keputusannya ada di Tanwir,” jelas dia.
Agenda Tanwir lainnya, sambung dia, konsolidasi organisasi secara total, terutama bagaimana Muhammadiyah turut serta menanggulangi pandemi covid-19.
Dia mengatakan, Muhammadiyah tetap konsisten untuk ikut mengawal dan mengatasi pandemi ini. ”Bergerak dan berbuat nyata dalam menanggulangi penyebaran covid-19 ini telah menjadi konsentrasi Muhammadiyah sejak awal,” tuturnya.
Perpanjangan Masa Periode
Program-program kerja Muhammadiyah yang dibahas lagi seperti perpanjangan masa periode karena mundurnya muktamar ini.
”Terkait dengan perpanjangan masa periode kepengurusan, maka sangat penting untuk dibahas program kerja Muhammadiyah, khususnya di tengah pandemi ini,” tandas Agung.
Dalam pembukaan rapat Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan berbagai perkembangan yang diperoleh Muhammadiyah. Seperti penambahan jumlah Universitas Muhammadiyah.
Haedar mengapresiasi PWM Sulawesi Selatan yang sudah memiliki 7 universitas. Dia juga menyampaikan dari 146 Rumah Sakit Muhammadiyah sebanyak 47 rumah sakit sudah mendapatkan akreditasi Bintang 5 Paripurna. Sedangkan RS PKU Surakarta memperoleh Akreditasi Internasional.
Dia juga menyebutkan pastisipasi Muhammadiyah dalam penanganan covid-19 yang dinilai banyak kalangan sebagai Ormas yang paling terdepan.
”Yang terkini sikap PP Muhammadiyah terhadap RUU HIP paling di depan menolak RUU itu. Bagi Muhammadiyah persatuan bangsa yang utama. Penolakan RUU HIP ini bukan karena kepentingan golongan tapi karena kepentingan bangsa,” tegas Haedar. (*)
Editor Sugeng Purwanto
