PWMU.CO – IMM kinerja menteri wajib dievaluasi. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Tanwir IMM XXIX yang dilaksanakan secara daring, Kamis (20/8/2020).
Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM se-Indonesia. Selain memutuskan Muktamar IMM ditunda Agustus 2021, tanwir juga membahas hal-hal strategis dan rekomendasi lainnya, berkenaan dengan tumpuan kritis dalam menggerakkan organisasi.
Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo dalam pembukaan Tanwir menyampaikan sedianya Muktamar IMM dilaksanakan pada November 2020. Najih juga menyinggung pembahasan rekomendasi kritis IMM yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
UMKM Lesu
“Salah satunya adalah lesunya perekonomian, khususnya yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Juga alokasi anggaran begitu besar mencapai ratusan triliun, namun masih belum dirasakan dampak penyerapan anggaran tersebut bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Menurut Najih lembaga pemerintah semestinya bisa menyerap produk UMKM melalui proses pengadaan barang dan jasa.
“Metode ini akan memberikan dampak langsung untuk para pelaku UMKM. Kita menilai selama ini masih banyak ketidak pedulian pemerintah dalam melihat potensi perkembangan UMKM. Salah satunya dalam penyerapan produk UMKM diberbagai daerah yang sangat besar dan beragam,” ungkapnya.
Soroti Omnibus Law dan Kasus Randi
Sementara itu salah satu Tim perumus Tanwir IMM Arief D Prasetyo menjelaskan peran-peran yang dapat dimaksimalkan oleh IMM se-Indonesia dan dituangkan dalam rekomendasi.
“Beberapa hal yang perlu disoroti adalah RUU Omnibus Law. IMM di setiap tingkatan agar terlibat aktif melakukan penolakan terhadap Omnibus Law,” ajaknya.
Arief D Prasetyo meminta pihak kepolisian agar menuntaskan kasus penembakan pada kadernya almarhum Randi yang gugur dalam aksi penolakan RUU KPK serta RUU Kontroversial lainnya di Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2019.
“IMM meminta agar kepolisian transparan. Karena ada indikasi saksi kunci mengalami intimidasi untuk merubah kesaksian,” jelasnya.
Vaksin Anak Negeri
Selain itu, Ketua Bidang Kesehatan DPP IMM Riky Septiandi berharap agar kader seluruh Indonesia tetap kritis dalam mengawal penanganan pandemi Covid-19.
“Terutama berkaitan dengan proses penyediaan vaksin Covid-19 mendatang. Serta mendorong untuk meningkatkan penelitian dalam menangani wabah Covid 19 kepada hasil dan karya vaksin anak negeri, “terangnya.
Statement terahir dalam forum Tanwir tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP IMM Roby Karman. Menurutnya hal-hal persoalan di atas bertumpu pada pandangan kritis saat pidato Presiden Joko Widodo dalam melampiaskan kekesalan atas buruknya kinerja para menteri menghadapi pandemi Covid-19 dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020.
Penyerapan Anggaran Kesehatan Minim
Roby Karman mempersoalkan rendahnya realisasi dan penyerapan anggaran kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah.
“Kementerian Kesehatan dianggarkan 75 triliun, namun hanya keluar 1,53 persen. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses verifikasi di Kemenkes adalah biang keladi terhambatnya pencairan anggaran tersebut,” paparnya.
“Saya merasa aneh. Sesama Menteri seakan saling menyalahkan seperti Kementrian Kesehatan dengan kementerian keuangan, gara-gara dalam penyerapan anggaran baru terealisasi 1,53 persen,” imbuhnya.
Dari hal itu, menurutnya, menunjukan ke publik bahwa menteri tidak cakap bekerja dan wajib hukumnya untuk dilakkuan evaluasi kinerja secara bersama.
“Karena terbukti menteri tidak punya inovasi dan gagasan-gagasan besar untuk membangun bangsa dan negara. Juga sangat lamban dalam penanganan kasus Covid-19 atau hanya sekedar penyelamatan rakyat indonesia dari wabah pandemi,” urainya. (*)
Penulis Baikuni Alshafa. Co-Editor Sugiran. Editor Mohammad Nurfatoni.
