Film Pengkhianatan G30S/PKI tulisan Ali Murtadlo, jurnalis di Surabaya
PWMU.CO-Saya salut kepada tokoh-tokoh nasional yang berani bersuara lain. Sangat berbahaya kalau negeri ini, koor satu suara. Jika salah, bisa masuk jurang semua. Begitu juga yang terjadi di Senayan. Suara DPR sudah begitu padu, minus PKS dan kadang Demokrat yang masih berani bernada beda.
Kalau partainya sudah merapat ke penguasa semua, siapa yang akan bersuara kritis? Siapa yang mengingatkan jika melenceng? Padahal, negeri ini, banyak dipuji karena termasuk negara berkembang yang berdemokrasi dengan baik. Tapi mana ada demokrasi yang baik tanpa ada check and balance yang sehat?
Untung ada tokoh nasional yang masih lantang bersuara lain. Jenderal Gatot Nurmantyo, salah satunya. Dia meminta kepada yuniornya yang kini menjadi KASAD untuk memerintahkan anggotanya nonton film dokumenter Pemberontakan G30S/PKI yang pada zaman Pak Harto wajib tonton itu.
Gatot bersama tokoh nasional lainnya seperti Prof Dr Din Syamsudin, Rochmat Wahab yang tergabung dalam KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang berisi tiga hal:
1. Bertindak serius terhadap gejala, dan fakta kebangkitan neo-komunisme/PKI Gaya Baru yang sudah nyata.
2. Memohon kepada Presiden untuk meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU BPIP.
3. Memohon kepada Presiden untuk menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G30S/PKI atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam sejarah negeri.
Menko Polhukam Prof Mahfud MD mempersilakan semua pihak yang mau menyiarkan. ”Tak ada yang melarang. Mau menyiarkan silakan, mau tidak juga silakan. Mau nonton silakan, mau tidak juga silakan,” katanya.
Setuju Pak Mahfud. Bebas. Rileks saja. Tak usah mengecam Gatot, tak usah mengolok Mahfud. Kedua pihak menjalankan tugas mulianya. Yang satu, mengingatkan sejarah yang pernah ternoda. Dan, satunya lagi, menjalankan roda negara dengan spirit good corporate governance. Mari menjadi warga yang dewasa. Salam!
Editor Sugeng Purwanto
