PWMU.CO – Penembakan Enam Anggota FPI Bahan Koreksi Total. Peristiwa ini adalah bentuk hadirnya kekerasan yang sudah berkali-kali terjadi di negeri ini. Karena itu menjadi pelajaran berharga.
Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Busyro Muqoddas SH MHum dalam siatan pers daring, Selasa (8/12/2020).
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentu berduka yang mendalam terhadap tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI). Mudah-mudahan arwahnya diterima disisi Allah SWT. Dan keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.
Busyro menjelaskan, sebagai salah satu elemen masyarakat sipil (civil society organization) Muhammadiyah sejak awal berdirinya selalu mengikuti perkembangan hubungan relasi antara negara dan masyarakat.
“Itu semata-mata sebagai tanggung jawab moralitas keagamaan dan sekaligus moraltas kebangsaan yang integratif. Iitu sebagai ciri dari gerakan Muhammadiyah,” ujarnya.
“Pandangan yang integratif itu yang membuat kami tidak bisa bersikap pasif atau mendiamkan sekiranya di masyarakat, di lembaga kita, di pemerintahan kita, terjadi sesuatu yang menurut standar kelayakan kepatutan perlu diberi catatan-catatan yang semuanya itu berstandar kepada norma agama dan norma kebangsaan,” terangnya.
Kekerasan Aparat yang Terulang
Busyro menegaskan, peristiwa penembakan ini adalah bentuk hadirnya kekerasan yang sudah berkali-kali terjadi di negeri ini. “Menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang tidak hanya terjadi di Cikampek kemaren tapi sebelumnya terjadi. Peristiwa itu menggambarkan negeri ini semakin terancan potensi-poensi keretakan,” ujarnya.
Menurut dia, dalam peristiwa kekerasan itu tidak ada pihak yang diuntungkan. “Semua pihak dirugikan dengan situasi sekarang ini. Oleh karena itu kami memandang peristiwa itu sebagai peristiwa yang menjadi perhatian kita semuanya,” tegasnya.
PP Muhammadiyah, sambungnya, bukan saja menyesalkan tapi mengutuk kejadian kekerasan tersebut. Apalagi itu dilakukan oleh aparat yang mempunyai kuasa. Demikian pun apabila itu dilakukan oleh pihak-pihak lain.
“Oleh karena itulah terhadap peristiwa ini kami mengimbau, memberikan rasa keprihatinan, untuk bagaimana peristiwa ini menjadi bahan koreksi yang fundamental, koreksi total untuk kesekian kalinya terutama bagi negara,” tuturnya.
Busyro menegaskan, negara berfungsi melindungi rakyat sebagai pihak yang berdaulat seperti ditegakan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. “Apalah artinya rakyat berdaulat jika keselamatan jiwanya, k,eamanannya tidak terjamin,” ujarnya.
Karena itu, sambungnya, PP Muhammadiyah selama ini melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat.
“Sejumlah peristiwa yang kami amati selama ini menggambarkan bahwa negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Bukankah negara itu fungsinya melindungi segenap rakyat. Dan negara merupakan organisasi tertinggi yang pengelolahannya diamanati oleh pemilu lima tahun sekali dan itu sesungguhnya kepercayaan terhadap negara,” ucapnya.
Pelajaran Berharga
Busyro Muqqodas meminta agar peristiwa penembakan enam anggota FPI itu menjadi pelejaran berharga. “Pelajar kesekian kalinya jangan sampai terulang lagi. Tentu kepada aparat kepolisian kita minta dan kita tuntut kejujuran keprofesionalitasnya. Dan kepada presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik,” pesannya.
Tetapi, lanjutnya, perlu dibentuk satu tim yang independen yang terdiri dari sejumlah pihak seperti Komnas HAM dan lembaga-lembag lain yang terkait persoalan yang sudah terjadi ini.
“Dan unsur-unsur masyarakat yang punya kompetensi dan menelaah secara objektif berdasarkan fakta, tidak ada yang disembunyikan termasuk di sini unsur masyarakat disini adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” ujarnya.
Tim independen, sambungnya, penting karena kita hidup menyadari sejak lama dalam negara yang menganut sistem demokrasi yang mengandung moralitas dan dijiwai oleh Pancasila dan komitmen rakyat yang begitu kuat moralitasnya.
“Itu menuntut agar ada proses-proses yang balance yang tidak sepihak. Proses-proses yang menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dan akuntabilitas. “Oleh karena itu maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak tim independen tersebut,” ka Busyro Muqqodas. (*)
Penulis/Editor Mohammad Nurfatoni.
