PWMU.CO– Bencana alam di Indonesia tidak melulu terjadi secara mendadak. Ada yang bisa diprediksi sebelumnya sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan secara dini untuk mencegah timbulnya dampak yang lebih besar.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat wawancara melalui telepon dengan MNC Trijaya FM, Senin (8/11/2021).
Dia menjelaskan, fenomena pemanasan global akibat kerusakan lingkungan yang makin masif kian memperparah potensi terjadinya bencana alam hidrometeorologi.
Badai La Nina yang menyebabkan kondisi cuaca ekstrem disertai banjir bandang mulai banyak melanda wilayah di tanah air.
Pemerintah, sambung dia, telah memiliki berbagai perangkat yang dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat apabila akan terjadi potensi bencana alam.
”Yang paling penting adalah disiapkan secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, baik dari pendidikan, pendekatan edukasi kebencanaan, mitigasi, dan pencegahan. Ini sangat erat kaitannya agar kita bisa menekan kejadian kebencanaan itu seminimal mungkin,” ujarnya.
Menko PMK mencontohkan, beberapa wilayah di DKI Jakarta yang kerap banjir ’langganan’ karena kondisi geografis yang berada di hilir. Pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah daerah di wilayah hulu telah bekerja sama untuk melakukan berbagai langkah antisipasi.
Beberapa hal yang sudah dilakukan, kata dia, seperti mulai mencegat di sektor hulu dengan membuat waduk-waduk penyangga. Di hilir ada pendalaman sungai-sungai utama serta menghidupkan kembali saluran-saluran tersier dan sekunder di wilayah-wilayah tertentu.
”Semua sebetulnya sudah diupayakan, hanya kita tidak boleh kemudian menganggap semua itu akan baik-baik saja karena banjir ini juga sulit untuk ditebak perilakunya. Misalnya, kalau DKI terang-benderang tapi di puncak banjir bandang, akhirnya banjirnya ke DKI juga,” cetus Muhadjir.
Selain kolaborasi dan kerja sama antarpemerintah daerah di wilayah hulu dan hilir, Menko PMK juga menegaskan pentingnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat.
Ia menilai bahwa banyak kejadian bencana alam terutama banjir yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan masyarakat.
Keberadaan rumah-rumah tidak layak huni di sekitar bantaran sungai dapat menghambat laju air ketika turun hujan. Bahkan, tidak jarang justru masyarakat yang tinggal di sana yang seringkali menjadi korban paling awal dalam kejadian bencana banjir.
”Ini yang lebih susah sebenarnya daripada kita harus membangun atau memperbaiki infrastruktur. Pendekatan-pendekatan yang lebih soft kepada masyarakat inilah yang harus kita lakukan, melalui penyadaran, pendidikan, dan seterusnya,” tandas Menko PMK. (*)
Editor Sugeng Purwanto
