PWMU.CO – Soal Muhammadiyah Yatim Piatu Politik, Ini Saran Prof Zainuddin Maliki. Sebelum dan pada awal kemerdekaan peran politik Muhammadiyah sangat kuat, baik dalam politik kebangsaan maupun politik kekuasaan.
“Tak diragukan lagi bahwa tokoh Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Kahar Muzakkir adalah tokoh sentral terjadinya konsensus nasional penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar sekaligus penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.”
Demikian dikemukakan Prof Zainuddin Maliki, anggota MPR RI Fraksi PAN pada acara Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik, Rabu (22/12/21) pekan lalu.
Zainuddin Maliki lalu menyebut beberapa tokoh Muhammadiyah yang berjasa dalam kemerdekaan. Seperti KH Ahmad Dahlan yang Pahlawan Nasional; KHMas Mansur menjadi tokoh Empat Serangkai; Ir Djuanda Kartawidjaja Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 berjasa dengan deklarasi batas laut 12 mil.
“Juga ada nama Moeljadi Djojomartono aktivis Muhammadiyah cabang Solo yang menjadi Menteri Sosial Indonesia dalam Kabinet Djuanda dan Kabinet Dwikora III tahun 1966. Moeljadi Djojomartono juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,” ungkapnya.
“Aktivis Muhammadiyah asal Pangkalan Brandan, Sjamsuddin Sutan Makmur Harahap adalah Menteri Sosial dalam Kabinet Soekiman, dan menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Burhanuddin Harahap,” tambahnya.
Keberadaan Kementerian Agama, menurut Zainuddin Maliki, juga merupakan gagasan tokoh Muhammadiyah dari Banyumas Jawa Tengah, KH Abu Dardiri. Menteri Agama pertama ialah HM Rasjidi, dikenal sebagai ilmuwan atau ulama lulusan Universitas Sorbonne, Prancis, yang berasal dari Kotagede, Yogyakarta, yang juga tokoh Muhammadiyah.
“Begitu sentral peran politik tokoh Muhammadiyah sebelum dan di awal kemerdekaan, namun sejarah selanjutnya peran politik Muhammadiyah mengalami pasang surut,” ujarnya.
Baca sambungan di halaman 2: Muhammadiyah Yatim Piatu Politik
