PWMU.CO – Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya yang terdiri dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Surabaya dan BEM UM Surabaya menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis (12/1). Aksi juga diikuti oleh seluruh Komisariat IMM dari berbagai kampus di Surabaya.
Selain di Surabaya, mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia juga melakukan aksi turun ke jalan yang, dikenal dengan Aksi Bela Rakyat 121.
Ketua Bidang Hikmah PC IMM Surabaya Zaki menjelaskan, sebelum aksi turun ke jalan, para aktivis IMM dibekali dengan tema yang akan mereka usung. Hasilnya, kata dia, ada tiga pokok permasalahan yang harus diangkat dalam aksi, yakni menyangkut 3 krisis: kepemimpinan, kedaulatan, dan kebhinnekaan. “Kami melakukan kajian terlebih dulu untuk bekal seluruh massa aksi. Agar mereka tidak datang dengan kosongan,” papar Zaki.
(Baca: Advokasi IMM pada Warga Terpinggirkan di Keputih Surabaya Diapresiasi Dinas Sosial)
Dalam pernyataannya, Ketua PC IMM Surabaya Bahrul Amiq mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia tengah mengalami krisis kepemimpinan. “Pemimpin kita cenderung hanya mengandalkan popularitas dibanding kompetensi,” kata dia. Selain itu, Amiq juga menyoroti lemahnya koordinasi antarpemimpin negara. “Rezim sekarang ini saling lempar bola. Pernyataan antarpejabat sering berbeda. Inilah indikasi bahwa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan,” ujar Amiq.
Soal krisis kedaulatan, Amiq menyoroti lemahnya daya tawar Indonesia di mata negara lain, di antaranya soal pengelolaan sumber daya alam (SAD). “Selain SDA Indonesia juga didekte masalah demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia,” katanya.
(Baca juga: Ketika IMM Bangkit di Kampus Teknik Negeri Kebanggaan Surabaya)
Yang terakhir, kata Amiq, adalah krisis kebhinekaan. Krisis ini ditandai oleh melemahnya sendi-sendi demokrasi, hukum, dan keadilan. “Rapuhnya suatu kebinnekaan ditandai juga oleh tidak adanya keadilan. Ujung-ujungnya, tidak ada persatuan,” ucap Amiq.
Selain dengan unjuk rasa PC IMM Surabaya akan menyampaikan persoalan 3 krissis itu melalui cara lain. “Kami akan melakukan audiensi terkait tuntutan ini. Karena kami adalah mitra kritis pemerintah,” ungkapnya. (Dwi Putri Miftahus Sa’adah)
