Baca sambungan di halaman 2: Jangan Manipulasi Aspirasi Rakyat
Jangan Manipulasi Aspirasi Rakyat
Mekanisme demokrasi dengan pemilihan umum sebagai cara menjaring aspirasi masyarakat tidak selayaknya dimanipulasi atau dibuat main-main oleh kelompok yang berkuasa demi kekuasaan lebih lama. Konsekuensi memilih republik sebagai bentuk negara yang disepakati dalam konstitusi UUD 1945 selayaknya memperhatikan aspirasi publik.
Sejarah kelam demokrasi terpimpin yang tidak menindaklanjuti hasil pemilihan umum 1955, juga tanpa agenda pemilihan umum selanjutnya menimbulkan dampak parah krisis ekonomi juga politik. Sejarah Orde Baru selama tiga puluhan tahun yang menyelenggarakan pemilu jauh dari kesan jujur dan adil pun menyebabkan rapuhnya sendi politik dan ekonomi.
Reformasi 1998 yang bertepatan dengan perubahan memasuki era milenial tahun 2000 menjadi momen penyelenggaraan tata kelola politik dan ekonomi lebih profesional. Era Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai pemerintahan produk reformasi telah meletakkan sendi-sendi demokrasi yang baik.
Mereka memegang jabatan sebagai Presiden di era reformasi berhasil memberi keteladanan dengan tidak memanipulasi konstitusi demi memperpanjang masa jabatan. Demikian juga para anggota DPR, MPR hasi pemilihan umum 1999 sampai dengan 2014, yang demikian konsisten menjaga agenda pemilihan umum berjalan tepat waktu lima tahun sekali.
Masyarakat sedang menunggu manuver para politisi yang mengusulkan penundaan pemilihan umum dengan alasan pemulihan ekonomi. Yang membuat ironi adalah di antara pengusul menunda pemilu ada yang berasal dari partai-partai pengusung semangat reformasi, lahir di era reformasi seperti PAN dan PKB.
Jika yang usul penundaan pemilu dan perubahan-perubahan undang-undang pemilu dari partai Orde Baru “wajar”. Sangat “tidak wajar” jika partai yang lahir dan hadir di tengah era dan semangat reformasi begitu cepatnya amnesia atau lupa dengan agenda reformasi yang diperjuangkan masyarakat bersama mahasiswa.
Para politisi DPR, DPD juga pemerintah hendaknya mengedepankan nurani, bukan ingin menang sendiri, senyampang berkuasa, bisa mengerahkan sumberdaya keuangan sampai aparat bersenjata.
Baca sambungan di halaman 3: Bukan Negara Otoriter
