PWMU.CO – Meskipun Aisyiyah adalah organisasi perempuan paling dinamis di Kota Malang tetapi eksistensi dan perannya dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan masih belum optimal. Hal itu disebabkan karena langkah-langkah politiknya tidak bisa berkorelasi dan bersinergi secara tepat dengan stakeholder politik Kota Malang.
Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah (PD) Kota Malang Tinuk Cahyani menyampaikan pernyatan itu saat berbicara dalam acara ‘Pendidikan Politik bagi Perempuan’ yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang bersama Kaukus Politik Perempuan Kota Malang, di Hotel Savana Malang (8/2).
“Problem utama adalah apatisme politik dan terjebak kegiatan seremonial sehingga kehilangan bangunan komunikasi politik. Aisyiyah harus bisa mewarnai, melalui lobby kebijakan, anggaran, dan keberpihakan,“ jelas Tinuk.
Pendidikan politik, ujar dia, amat diperlukan dengan memberikan pencerahan melalui pengajian di setiap tingkatan. “Kajian-kajian dan diskusi intens akan membuka cakrawala fikir para aktifis Aisyiyah, sehingga mampu berkiprah lebih di masa mendatang,” ujarnya.
(Baca juga: Dari Uang Recehan, Pesantren Mahasiswi “Islamic College Aisyiyah” Malang Ini Jadi Solusi Perkaderan Muhammadiyah)
Anggota Majelis Dikdasmen PDA Kota Malang Ninik, menambahkan, kerjasama dan membangun hubungan dengan semua pihak harus dibangun dengan prinsip dan beroreintasi pada kebaikan dan kebenaran. “Termasuk dengan para politikus di parlemen dan eksekutif. Insyaallah itulah jalan ‘Aisyiyah,” ucapnya.
Sambung rasa antartokoh politik dan ormas perempuan ini gayeng dengan kehadiran anggota DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban dan Dr Lilik Wahyuni sebagai fasilitator.
Kita tunggu kiprah politik perempuan Kota Malang. Semoga! (Uzlifah)
