Antara Raja Juli Antoni dan Prof Abdul Mu’ti

Antara Raja Juli Antoni dan Prof Abdul Mu’ti, kolom oleh Prima Mari Kristanto, warga Muhammadiyah Kota Lamongan.

PWMU.CO – Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni 2022. 

Menteri perdagangan Muhammad Luthfi digantikan Zulkifli Hasan. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil digantikan Hadi Tjahjanto, ikut dilantik Raja Juli Anthoni sebagai wakil menteri.

Yang menarik dari Raja Juli adalah pengakuannya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Muhammadiyah. Sebagai mantan Ketua Umum Ikatan Remaja (Pelajar) Muhammadiyah, Raja Juli punya hak mengaku sebagai kader Muhammadiyah.

Demikian juga pengakuan jujur Raja Juli bahwa ATR bukan bidangnya dan mohon bimbingan pada banyak pihak. Meski demikian Raja Juli tetap berusaha menjalankan amanah tersebut bersama Menteri ATR Hadi Tjahjanto.

Sementara pada agenda reshuffle beberapa tahun yang lalu, Prof Abdul Mu’ti menolak jabatan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedianya Prof Abdul Mu’thie ditandemkan dengan Menteri Nadiem Makarim. Dengan alasan tidak menguasai bidang tersebut, Prof Abdul Mu’ti menyampaikan penolakan secara baik-baik atas kepercayaan dari Presiden Joko Widodo.

Prof Abdul Mu’ti Menolak Jabatan Wamen

Prof Abdul Mu’ti yang pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah memegang amanah sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika diminta menjadi wakil menteri. Bisa jadi salah satu pertimbangan Prof Abdul Mu’ti menolak jabatan itu karena ngeman Muhammadiyah. Kiprah dan komitmen dia di Muhammadiyah bisa disebut lebih fresh on the oven, sedang aktif di posisi strategis.

Adapun Raja Juli yang dilantik sebagai wamen boleh disebut karena posisinya selama ini sebagai loyalis Presiden Jokowi dan pemerintah bersama PSI.

Baik Prof Abdul Mu’ti maupun Raja Juli telah sama-sama memutuskan pilihan, insyaallah semua keputusan yang mereka pilih adalah yang terbaik.

Keberadaan kader Muhammadiyah di pemerintahan sebagai bukti pengakuan kualitas kader Muhammadiyah oleh pemerintah. Harapan warga Muhammadiyah kepada tokoh-tokohnya di pemerintahan semoga bisa membawa nama baik Muhammadiyah, membawa manfaat bagi masyarakat dan persyarikatan. Untuk peluang di pemerintahan yang tidak diambil bukan untuk disesali, Muhammadiyah bisa berkiprah untuk masyarakat tanpa banyak menggunakan fasilitas langsung dari pemerintah.

Raja Juli yang masih mengaku sebagai kader Muhammadiyah patut diapresiasi. Materi pelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang diperolehnya semoga tetap membekas kuat dan bermanfaat membentuk sifat karakter kepemimpinan. Ditambah pedoman hidup warga Muhammadiyah yang masih dipegannya diharapkan mampu mewarnai pemerintahan khususnya kementerian ATR. 

Sukses kader ormas dakwah di pemerintahan barangkali bisa diukur jika tetap berdakwah dan beribadah dengan jabatan tersebut. Aset-aset tanah Muhammadiyah yang sering dimasalahkan pihak tertentu diharapkan terbantu dengan hadirnya kader di Kementerian ATR. Wallahualambishawab. (*) 

Editor Mohammad Nurfatoni