Tertib Administrasi
Mantan Mendikbud di pemerintahan pertama Presiden Jokowi ini mengatakan, pentingnya tertib administrasi yang merupakan bagian dari tugas yang diemban Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Juga peningkatan layanan publik dalam Program Gerakan Indonesia Melayani yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Intervensi berbasis data, menurut dia, harus dilakukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyelenggarakan perekaman e-KTP sebagai upaya untuk tertib administrasi sekaligus sebagai inovasi pelayanan yang merupakan kewajiban pemerintah. Seraya menegaskan agar pembentukan GTD GNRM di wilayah Indonesia Timur dipercepat untuk bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Untuk wilayah Indonesia Timur yang belum mendirikan satgas GNRM, agar dibentuk secepat mungkin. Ini penting untuk memahami dengan baik masalah yang muncul terkait mental-mental negatif untuk dicari solusinya, Karena akhir 2024 target (kemiskinan) kita 7 persen,” kata Muhadjir.
Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembentukan GTD GNRM yang hingga saat ini telah mencapai 71% yaitu sebanyak 365 dari 514 kab/kota. “Tetap saja penguatan dan perluasan program kegiatan GTD perlu dioptimalkan untuk lebih cepat membangun mental bangsa yang lebih baik sesuai amanat RPMN 2020-2024 dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ditambahkan, GNRM baru dapat dilaksanakan secara berlanjut jika telah efektif melibatkan unsur lima pemangku kepentingan: pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.(*)
Penulis Anwar Hudijono Editor Mohammad Nurfatoni
