PWMU.CO – Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar Talkshow dan Diskusi Media di ruang konferensi pers Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu, (19/11/2022).
Kegiatan yang mengangkat tema Isu Strategis Muhammadiyah: Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024 ini digelar dalam rangka menyongsong tahun politik pada 2024, dan mendorong Muhammadiyah mengedepankan politik gagasan.
Direktur Eksekutif RBC Institute Abdul Malik Fadjar, Subhan Setowara, menerangkan, Muhammadiyah penting memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang menengahi antara penguasa dan rakyat, karena Muhammadiyah sebagai bagian dari rekan kritis (critical partnership) pemerintah.
“Hal ini penting, sebab, kerja yang diupayakan Muhammadiyah adalah kerja pembangunan peradaban kemanusiaan,” katanya.
Menurut Subhan, kerja inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah memang harus turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian.
“Seperti resesi global, krisis pangan, dan ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nur Hayati menyatakan, pemilu serentak 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial, tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif.
“Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral,” ucapnya.
Muhammadiyah Perlu Konsisten Jaga Moral Bangsa
Dalam konteks ini, menurutnya, Muhammadiyah perlu tetap konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan.
“Peran Muhammadiyah bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaiknya yang memiliki kapasitas mumpuni untuk ikut terlibat aktif dalam politik. Sebab, ini adalah bagian dari misi amar ma’ruf nahi munkar,” kata anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
Menurut Neni, distribusi kader-kader Muhammadiyah yang unggul dan memiliki passion di dunia politik diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif yang selalu menyembul pada tahun politik.
“Sebab, tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lain,” tangkasnya.
Kendati demikian, untuk bisa mendistribusikan kader-kader terbaik di gelanggang politik, menuruti Muhammadiyah harus bekerja keras.
“Muhammadiyah perlu mempersiapkan kader terbaiknya termasuk juga kader perempuan Muhammadiyah yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas yang mumpuni untuk dihibahkan kepada bangsa melalui partai politik atau maju sebagai calon perseorangan,” ujarnya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA), Diyah Puspitasari pada sesi diskusi.
“Posisi Muhammadiyah yang non-partisan, harusnya bukan menjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik. Namun perlu ada penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa,” ujarnya. (*)
Kontributor Nely Izzatul Editor Mohammad Nurfatoni
