Standardisasi Keuangan PDM
Program selanjutnya yang ingin dikerjakan LPPK PWM Jatim yakni standardisasi keuangan PDM. Menurut Fityan, standar akuntansi harus masuk di PDM agar terukur dan transparan. Fokusnya pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PDM, laporan keuangan, dan digitalisasi.
“Selama ini PDM ambil uang, langsung datangi sekolah ke sekolah. Digitalisasi harus masuk! PDM harus memulai kontribusi dan lainnya via perbankan yang otomatis masuk dalam sistem keuangan yang ada di PWM. Objek kerjanya bendahara dan staf keuangan PDM dan LPPK PDM. Tahun 2023 harus clear karena di 2024 awal semua PDM punya RAB masing-masing,” papar Fityan.
Program terakhir LPPK PWM Jatim ialah pembiayaan. Menurut Fityan, ada tiga kelompok besar yang dilakukan LPPK terkait pembiayaan. Yakni analisis, desain, dan strategi pembiayaan.
“Ada AUM yang pingin pembiayaan tapi tidak mampu. Seperti AUM kesehatan, jika tanpa melakukan pembangunan, BPJS bisa dicabut. Bagaimana kami mendesain pembiayaan agar AUM kita melakukan ases pembiayaan, kita melakukan pendampingan untuk itu,” tegasnya.
Untuk agenda ke depan, tahun 2024, Fityan mengakui banyak dihubungi panti dan masjid dari Majelis Sosial dan Majelis Tabligh. “Kami sudah menyiapkan sistem dan digitalisasinya, sehingga 2024 panti dan masjid bisa ada standardisasi keuangannya,” jelasnya.
Dalam sesi tanggapan, salah satu peserta menanyakan mahalnya biaya aplikasi keuangan yang akan diterapkan di sekolah. Fityan menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah kecil yang siswanya di bawah 200, yaitu tidak membayar (gratis).
“Alhamdulillah, kami sudah kerja sama dengan perusahaan IT milik PP Muhammadiyah yang mau dibayar secara subsidi silang. Sekolah besar bayar mahal, sekolah kecil bayar sedikit, bahkan free. Implementasi awal free, tapi server bulanannya dikenakan Rp 75 ribu tiap AUM. Taawun ini sudah berjalan secara subsidi silang,” tutup Fityan. (*)
Penulis Muhammad Syaifudin Zuhri Editor Mohammad Nurfatoni/SN
