PWMU.CO – Perbedaan pimpinan Muhammadiyah dengan Presiden disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Laren Drs Ahmad Umar.
Dia menyampaikan hal itu dalam acara koordinasi antara PCM Laren dengan unsur pembantu pimpinan (UPP) di Perguruan Muhammadiyah Laren, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (11/8/2023).
Umar mengatakan, bapak-bapak yang sekarang dipilih sebagai UPP ibarat para menteri yang diangkat Presiden Jokowi. “Cuma bedanya, Pak Jokowi punya tanggung jawab sendiri yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat,” katanya menjelaskan perbedaan pimpinan Muhammadiyah dengan Presiden.
Itulah bedanya dengan pemimpin Muhammadiyah yang bersifat kolektif kolegial. “Pertanyaannya apakah sama dengan PCM? Tidak PCM ini adalah kolektif kolegial. Artinya diputuskan secara bersama-sama tidak didominasi satu orang. Karena tanggung jawab ada di kesebelasan. PCM berjalan bukan atas satu orang tapi kolektif kolegial,” terang Guru MTs Muhammadiyah 14 Laren ini.
Ahmad Umar lalu melakukan flash back saat Musyawarah Cabang (Musycab) Ke-11 Muhammadiyah yang berlangsung di Desa Keduyung beberapa waktu lalu. Menurutnya PCM Laren periode 2022-2027 yang terpilih dari Musycab itu mungkin bukan yang terbaik tapi inilah kenyataan yang telah terjadi.
Dia menceritakan rapat formatur untuk memilih Ketua PCM Laren 2022-2027 berlangsung lama, bahkan sempat terhenti. Tapi akhirnya forum memilih dirinya. “Mau tidak mau saya berpikir dan mengucap bismillah tawakkaltu alallah lahaula wala quwwata Illa billah. Saya menggantikan posisi Pak Kiai As’ad yang 17 tahun sebagai Ketua PCM Laren,” ungkapnya.
Realisasikan Program
Umar mengatakan dalam rapat perdana PCM Laren untuk menentukan UPP juga membutuhkan waktu lama. Rapat yang berlangsung pukul 14.00-22.00 itu belum pernah dia dialami selama di aktif di PCM Laren. Hal itu terjadi karena PCM punya harapan besar karena dipimpin oleh yang muda dan segar-segar sehingga rapat berjalan sangat dinamis.
Pria dengan empat anak ini mengatakan yang sudah dipilih menjadi UPP mungkin tidak sesuai dengan kualifikasinya.
Menurutnya, PCM sudah berusaha semaksimal untuk mencocokkan kualifikasi karena mau tidak mau dinamika ini harus berubah. “Baik berupa gerakan maupun tata programnya selama lima tahun yang akan datang. Dan ini akan dinilai orang khususnya oleh Persyarikatan tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Maka dia berharap agar yang terpilih sebagai UPP agar merealisasikan program-program PCM yang akan datang. Ia pun mengajak bekerja sama dengan prinsip sistem kepemimpinan kolektif kolegial.
“Mudah-mudahan dari 10 majelis yang terbentuk ini bisa berjalan dengan baik dan program-program bisa terealisasi.” harapnya. (*)
Penulis Slamet Hariadi Editor Mohammad Nurfatoni
