PWMU.CO – PWM Jatim akan tertibkan personel yang rangkap jabatan.Juga menghapus dikotomi lembaga-majelis yang basah dan kering, atau mata air versus air mata.
Demikian disampiakan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Prof Dr Biyanto MAg di akhir acara Capacity Building Revitalisasi Ideologi, Politik, dan Organisasi (Ideopolitor) Gelombang II yang digelar PWM Jawa Timur di Hotel Grand Whiz Trawas Mojokerto, Sabtu-Ahad (12-13/8/2023).
“Kami ingin tertibkan. Idealnya yang sudah masuk di majelis lembaga di wilayah, tidak rangkap di majelis lembaga di daerah sehingga tidak overleap, agar masing-masing bisa bekerja sesuai dengan SK masing-masing,” tegas Prof Bi, sapaan akrabnya.
Soal keuangan, dia menjelaskan, PWM Jatim sudah membuat sistem sentralisasi keuangan sejak zaman Ketua PWM Syafiq A. Mughni periode 2005-2010. Tidak boleh ada bendahara di level lembaga dan majelis. Hal ini untuk menghapus anggapan, ada majelis-lembaga basah dan majelis-lembaga kering atau majelis-lembaga mata air versus majelis-lembaga air mata.
“Dengan sentralisasi itu lebel-lebel itu ngak ada lagi karena semua majelis-lembaga difasilitasi tinggal pengajuannya, sehingga semua kegiatan majelis-lembaga ditanggung PWM,” ungkapnya.
Tahapan Program Daerah
Selanjutnya Prof Bi mengingatkan kembali akan tahapan program daerah, dimulai dari musyawarah daerah (musyda) 38 PDM yang sudah selesai dilaksanakan dengan kegembiraan melalui voting atau evoting. Dilanjutkan penyerahan SK semua personalia PDM dengan seluruh dinamikanya.
“Ada yang jadi anggota dewan atau yang sedang nyaleg, kita drop. Yang bawah kita naikan. Itu dinamika yang kita putuskan di wilayah,” katanya.
Berlanjut pengukuhan 29 PDM. Tinggal 9 PDM segera menyusul pengukuhanya, yaitu Kabupaten Probolinggo, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Sumenep, Sampang, Bangkalan, dan Kota Batu.
Lalu acara Capacity Building Revitalisasii Ideopolitor PDM. “Sudah dilaksanakan angkatan pertama pekan kemarin, sekarang angkatan kedua. Ke depan acara capacity building khusus untuk para kepala kantor, karena itu yang belum ada kepala kantor segera ditetapkan. Supaya ada persamaan visi kami dari wilayah, daerah, hingga cabang, dan ranting,” terang Prof Bi.
Kemudian dia bertanya kepada perwakilan 38 PDM. Apa semua majelis-lembaga di semua PDM sudah terbentuk? “Data di kami ada 12 majelis dan 11 lembaga dengan ketua masing-masing. Ini berlaku di wilayah, daerah, cabang hingga ranting, jangan ada rangkap jabatan,”
Menurutnya, penertiban personalia itu penting dan ini bagian dari evaluasi di tahun pertama. “Tadi sudah saya sampaikan, nanti misalnya overleap secara vertikal-horisontal pelan-pelan akan ditertibkan. Kita tanting, adakah waktu untuk berbagi. Jika tidak ada, kita minta pilih salah satu saja, supaya fokus,” tegasnya.
Baca sambungan di halaman 2: Beberapa Kebijakan PWM Jatim
