PWMU.CO – Dekat dengan politik itu penting. Karena itu Muhammadiyah harus punya wakil di legislatif.
Demikian mukadimah sambutan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, dalam acara Regional Meeting IV di Sidoarjo, Ahad (27/08/2023).
Acara ini mengundang Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Ini terselenggara berkat dukungan anggota DPRD Jawa Timur.
“Betapa memang punya anggota dewan itu enak. Semua kepentingan kita bisa difasilitasi. Apapun juga mudah,” kata Mirdasy.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur 1998-2002 itu memaparkan betapa pentingnya Muhammadiyah memiliki wakil di legislatif. Warga Muhammadiyah harus paham betapa kedekatan dengan politik sangat penting.
“Begitu bicara Perda, berbicara kepentingan kebangsaan, kita butuh sarana politik. Tidak bisa tidak,” tegasnya.
Tiga Item Penting
Menurut dia, ini era di mana LHKP bicara politik lebih banyak. Tujuannya untuk memenangkan calon legislatif kader Muhammadiyah (Caleg Kadermu) di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Muhammadiyah bisa berbicara Pilkada kalau kursinya cukup.
“Setidaknya ada tiga item penting yang harus diperhitungkan di Muhammadiyah. Ini kalau kita mau berbicara Pilkada,” ujar Mirdasy.
Pertama, perlu berhitung berapa jumlah orang Muhammadiyah. Apakah suara warga Muhammadiyah cukup untuk mengantarkan calon pada Pilkada.
Kedua, apakah Muhammadiyah punya figur yang layak untuk diantarkan sebagai calon dalam Pilkada. Ketiga, ada komitmen bersama-sama antara calon dan warga Muhammadiyah.
“Masalahnya orang Muhammadiyah sering tanya komitmen bersama tapi tidak memenuhi suara yang cukup. Suara belum memenuhi,” lanjutnya.
Hari ini, sambung dia, pola pikir warga Muhammadiyah tidak waktunya tahayul politik, tidak berpikir politik baper-baperan.
Ketua LHKP harus berani berdiskusi politik, termasuk dengan para caleg kader Muhamamdiyah. Tidak perlu takut berdiskusi. “Di politik salah saja benar, apalagi benar. Harus berdiskusi secara terbuka,” papar Mirdasy.
Dia berharap LHKP menjadi lembaga think thank politik Muhammadiyah. Menjadi navigator politik, menjadi penunjuk arah politik Muhammadiyah.
“Muhammadiyah gak salah kalau ngomong DPR RI dari Sidoarjo-Surabaya harus orang Muhammadiyah asli. Ashli pakai shot, bukan Muhammadiyah abal-abal,” tandasnya.
Ditegaskan, harus bekerja keras, bekerja tidak mengeluh. Bekerja tidak menyalahkan orang lain. Berpolitik hari ini menjadi hal yang rasional. Berpolitik hari menjadi hal yang terbuka. Berpolitik hari ini mengusir kabut hitam politik.
“Tugas LHKP mengusir kabut hitam politik. Berbeda pandangan gak papa, yang gak boleh kita merasa benar sendiri,” katanya.
Penulis Ernam Editor Sugeng Purwanto
