Sangat Aneh jika Penolakan Sekolah 5 Hari Dikaitkan dengan Full Day School. Karena Memang Tidak Ada Hubungannya!

Opini oleh Dr Biyanto *)

PWMU.CO – Rancangan kebijakan Mendikbud tentang sekolah lima hari, Senin-Jumat, dibuat sebagai bagian program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Konsekwensinya, guru memang wajib berada di sekolah selama 8 jam perharinya. Jika dihitung sesuai ketentuan pemerintah, sebagai aparatur sipil negara guru sudah menjalankan tugas 40 jam perminggu. Dengan begitu, guru bisa memanfaatkan hari Sabtu-Minggu untuk mempersiapkan diri sekaligus bersama keluarga.

Sementara anak-anak juga berada dalam bimbingan dan pengasuhan guru selama delapan jam. Pertanyaannya, apakah delapan jam itu anak-anak harus di sekolah. Jawabnya, tidak harus.

Karena program PPK dirancang dengan melibatkan tripusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada konteks ini, mereka yang tidak setuju konsep lima hari sekolah belum memahami detail disain dan teknisnya. Bahkan ada yang apriori saja.

Melalui PPK justru sekolah bisa bersinergi dengan komunitas agama, kelompok seni budaya, penggiat pendidikan, termasuk taman pendidikan al-Qur’an dan madrasah diniyyah.

Kelompok-kelompok di masyarakat ini bisa dimaksimalkan fungsinya untuk memperkuat PPK. Untuk diketahui, ada lima nilai utama yang dikembangkan melalui PPK. Yakni, nasionalis, religius, integritas, mandiri, dan gotong royong.

(Baca: Sekolah 5 Hari Sepekan Justru Untungkan Madrasah Diniyah)

Jadi, sekolah lima hari ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Full Day School (FDS). Karena itu, terasa aneh kalau penolakan rancangan kebijakan Mendikbud tentang lima hari di sekolah ini dihubung-hubungkan dengan FDS.

Justru Mendikbud ingin memperkuat pendidikan keluarga dan yang dilakukan masyarakat untuk bisa bersinergi dengan sekolah. Tujuannya mewujudkan generasi emas yang benar-benar berkarakter Indonesia. (*)

*) Dr Biyanto, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, salah satu penyusun PPK, dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim.